JAKARTA, TROTOAR.ID — Inovasi digital Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Melalui aplikasi Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), Kota Makassar berhasil meraih penghargaan Terbaik I kategori kota dalam ajang SDGs Action Awards 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian kegiatan SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Capaian ini menempatkan Makassar sebagai pemerintah kota terbaik pertama dalam kategori tersebut sekaligus menjadi pengakuan nasional atas keberhasilan menghadirkan inovasi digital yang mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Wali Kota Makassar yang akrab disapa Appi itu menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah kota dan pihak yang telah berkolaborasi mengembangkan Lontara+.
“Alhamdulillah, Kota Makassar mendapatkan prestasi terbaik pertama kategori kota pada SDGs Awards oleh Bappenas RI melalui aplikasi Lontara+. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua,” tulis Appi, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan terhadap keberhasilan membangun aplikasi pelayanan publik, tetapi juga menjadi bukti bahwa transformasi digital mampu memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat.
Appi menegaskan, capaian ini akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Ia menjelaskan, Lontara+ mulai dikembangkan sejak 2025 sebagai jawaban atas berbagai tantangan pelayanan publik dan kompleksitas persoalan perkotaan.
Sebelum inovasi tersebut dikembangkan, terdapat sekitar 300 aplikasi yang beroperasi secara terpisah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Kondisi itu menyebabkan integrasi data dan pelayanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD) belum berjalan optimal.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam mempercepat pelayanan administrasi, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, memperluas akses layanan, hingga menangani persoalan perkotaan seperti banjir, genangan, kemacetan, dan kesiapsiagaan bencana.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” jelasnya.
Dikembangkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ dirancang sebagai pintu masuk layanan pemerintahan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu platform digital.
Melalui aplikasi tersebut, warga dapat mengakses layanan administrasi, memperoleh informasi pemerintahan, hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus menggunakan banyak aplikasi berbeda.
Lebih dari sekadar mengintegrasikan layanan, Lontara+ juga menjadi instrumen untuk mempercepat koordinasi antar-OPD, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh tindak lanjut.
Hasilnya mulai terlihat dari tingginya penggunaan platform tersebut. Berdasarkan data yang dipaparkan, Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi.
Platform ini juga telah menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.819 aduan berhasil diselesaikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
“Ini memperlihatkan bahwa Lontara+ tidak hanya menjadi sarana digitalisasi administrasi, tetapi juga ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan persoalan sekaligus mengawal penyelesaiannya,” ungkap Appi.
Pada 2026, pengembangan Lontara+ semakin diperluas dengan menghadirkan sejumlah fitur layanan strategis.
Di antaranya layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pembayaran retribusi sampah, layanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Integrasi layanan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem digital tersebut.
Appi mengatakan, pengembangan fitur dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan stabilitas sistem dan memastikan setiap layanan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Untuk menjaga keberlanjutan inovasi, Pemkot Makassar juga membangun ekosistem pengembangan digital dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, hingga masyarakat.
Penguatan kapasitas dilakukan melalui pendampingan, pengembangan desain inovasi, coaching, serta evaluasi capaian secara berkelanjutan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk memastikan transformasi digital berjalan terarah, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang.
Bagi Appi, keberhasilan Lontara+ meraih penghargaan nasional merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Makassar dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Ia menegaskan, penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah akhir dari perjalanan inovasi, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penghargaan Terbaik I SDGs Action Awards 2026 bukanlah garis akhir. Sebaliknya, capaian ini menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Kota Makassar juga berhasil menembus lima besar nasional kategori kabupaten/kota dalam penilaian Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026.
Pencapaian tersebut melalui sejumlah tahapan penilaian, mulai dari pengisian indikator, verifikasi lapangan, hingga presentasi di hadapan dewan juri.
Rangkaian prestasi ini semakin memperkuat komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inovatif, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.



Komentar