Ke Amerika, Mendagri Nonaktifkan Bupati Talaud

Suriadi
Suriadi

Sabtu, 13 Januari 2018 17:56

Ke Amerika, Mendagri Nonaktifkan Bupati Talaud

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Kementrian dalam negeri (kemendagri) mengeluarkan SK pemberhentian bupati Talaud, Sri Wahyuni karena bepergian keluar negeri tanpa mengantongi izin dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

Bahkan pemerintah menunjuk Wakil Bupati Petrus Tuange yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Talaud,

Wakil Gubernur Privinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw yang didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Jemmy Kumendong dikutip dalam Liputan6.com saat menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo terkait penunjukan sebagai Plt Bupati Kepulauan Talaud kepada Simon, pada Jumat, 12 Januari 2018.

Steven Kandouw meminta agar Plt Bupati Talaud dapat menjaga stabilitas keamanan serta terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena saat ini sedang memasuki Pilkada. Ia juga mengingatkan agar masalah keamanan terus dijaga dan ditingkatkan.

“Tetap jaga solidaritas dan pelayanan kepada masyarakat dan secara umum untuk kita semua agar hal ini menjadi yang pertama dan yang terakhir, karena jangan lagi hal yang seperti ini terjadi lagi,” ujar Steven, seperti yang dikutip dari Liputan6.com.

Dia menyampaikan keputusan pemberhentian Bupati Talaud merupakan peringatan bagi kepala daerah lain agar tidak melanggar aturan yang ada.

Hal itu direspons Simon dengan berjanji untuk meneruskan roda pemerintahan agar berjalan seperti biasa dan meneruskan semua program untuk kemajuan dan pembangunan.

“Apa yang telah dipercayakan kepada saya tentunya ini harus menjadi tanggung jawab yang harus di jalankan sesuai dengan perintah Undang-Undang,” ujar dia.

Sebelumnya, tim investigasi dari Kemendagri atas laporan Gubernur Sulut, menemukan bahwa Bupati Talaud telah melakukan perjalanan dinas luar negeri dan tidak pernah mengajukan izin kepada Gubernur dan Mendagri.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri 29 Tahun 2017 tentang izin luar negeri dan UU 23 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 menyatakan, kepala daerah yang akan melakukan perjalanan keluar negeri harus meminta izin ke Kemendagri. Jika tidak, kepala daerah bersangkutan akan dinonaktifkan.

 Komentar

Berita Terbaru
News26 Februari 2024 16:41
Hadiri RAT Koperasi Berkat, Andi Makkasau Puji Kinerja Bupati Andi Utta
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk Tahun Buku 2023, di Ballroom Ammatoa Hotel Agri Bulukumba....
Politik26 Februari 2024 16:36
Nasdem Mendominasi Perolehan Suara, PKB, PDIP, PAN Gagal Raih Kursi di Dapil Sulsel 9
Persaingan politik di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) 9 yang terdiri dari tiga kabupaten Pinrang, Sidrap dan Enrekang  harus mener...
Politik26 Februari 2024 16:17
Sejumlah Anggota DPRD Sulsel Akan Melenggang di Pilkada Serentak Tahun 2024
Pilkada Serentak tahun 2024 semakin mendekat, dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah mulai bersiap...
Politik26 Februari 2024 16:00
Pemilu Belum Usai, Partai Politik Segera Hadapi Pilkada Serentak
Meskipun suasana pemilu masih terasa di udara, partai politik di seluruh Indonesia sudah bersiap-siap untuk menghadapi tahapan penting berikutnya, Pem...