Masuk Kawasan Pesisir Pantai Sirenja Rawan Dihuni

Suriadi
Suriadi

Minggu, 14 Oktober 2018 20:19

Masuk Kawasan Pesisir Pantai Sirenja Rawan Dihuni
TROTOAR.ID, DONGGALA — Pasca bencana gempa dan tsunami kondisi disepanjang pesisir pantai Kabupaten Donggala kini rawan untuk dihuni. Akibat bencana tersebut areal pemukiman warga jadi porak poranda.

Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng, Muhammad Masykur mengatakan jika melihat fakta lapangan terkini tidak bisa tidak pemerintah daerah harus menata ulang peruntukan kawasan pesisir, khususnya faktor keamanan dan keselamatan warga.

Seperti di kawasan pesisir pantai Kacamatan Sirenja. Khususnya di Desa Tanjung Padang, Tompe, Lende Ntovea serta desa lainnya. Wikayah pesisir ini yang paling terkena dampak bencana. Seluruh pemukiman warga porak poranda, kata Masykur.

Berdasarkan data, di Dusun 1 dan 3 Desa Tompe sebanyak 275 Kepala Keluarga kini tidak punya hunian karena rumah mereka habis akibat gempa dan tsunami.

Di Desa Tanjung Padang sebanyak 324 rumah tidak bisa lagi dihuni karena rata dengan tanah. Sementara di Desa Lende Ntovea tidak kurang dari 174 rumah kini tinggal puing dan bongkaran reruntuhan material bangunan, ujar Masykur.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng menjelaskan saat ini ribuan jiwa orang kini semua hidup di tenda-tenda pengungsian seadanya di lapangan desa. Sebelumnya, mereka tersebar di tempat pengungsian jauh meninggalkan desa di bagian timur desa sekitarnya di Kecamatan Sirenja.

Ditengarai akibat gempa kawasan daratan pesisir di Desa tersebut jatuh sehingga permukaan laut jadi tinggi. Sehingga ancaman susulan yang kerap melanda pasca gempa dan tsunami, air pasang.

Ketika air pasang naik, wilayah tersebut jadi tenggelam. Bahkan jauh naik sampai menggenangi jalan trans sulawesi. Dengan demikian kawasan itu jadi tidak layak huni saat ini, kata Masykur.

Agar ada kejelasan status bagi mereka, maka penting pemerintah sudah harus membuat tahapan perencanaan relokasi. Sembari membangun hunian sementara (huntara) di tempat pengungsian.

Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pemerintah melakukan kontrol atas pemenuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan bahan makanan untuk bayi dan anak di tempat pengungsian, kata Masykur.(Rilis)

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah28 Agustus 2026 22:23
KleponHolic dan Cerita UMKM yang Saling Menguatkan di Sidrap
SIDRAP, Trotoar.id — Sebuah produk kuliner tak pernah benar-benar lahir dari satu tangan. Di balik seporsi kue yang sampai ke meja pelanggan, ada pe...
Politik28 Agustus 2026 19:18
NasDem Sulsel Konsolidasi 257 Kader, Siapkan Strategi Hadapi Tahapan Pemilu 2027
MAKASSAR, Trotoar.id — Partai NasDem Sulawesi Selatan mulai memanaskan mesin politik menghadapi tahapan Pemilu yang dijadwalkan bergulir mulai awal ...
Daerah28 Agustus 2026 17:15
Gubernur Andi Sudirman Lepas 500 Offroader, Pesan Jaga Lingkungan dan Keselamatan
MAKASSAR, Trotoar.id — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas sekitar 500 peserta Bhayangkara Off-Road Merdeka Seri V Tahun 2026 d...
Metro28 Agustus 2026 16:18
Munafri Ajukan Pembaruan Perda Aset Daerah, Tata Kelola Barang Milik Pemkot Makassar Diperketat
MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong pembaruan tata kelola barang milik daerah untuk memperkuat kepastian hukum, ak...