TROTOAR.ID, JAKARTA — Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, tim hukum Pasangan capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Dubianto-Sandiaga Salahuddin Uno, meminta agar capres dan Cawapres nomor urut 01 didiskualifikasi atau dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Padanya tim hukum BPN yang di pimpin Bambang Wijayanto menilai telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pilpres 17 April kemarin
Usulan tersebut menjadi pokok permohonan yang dibacakan kuasa hukum pasangan calon nomor urut 02, Denny Indrayana, dalam ruang sidang,
“Pasangan Joko Widodo – Ma’ruf diduga telah melakukan kecurangan TSM tersebut. Karena itu kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta kepada majeis hakim MK untuk memohonkan MK untuk mendiskualifikasi paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019, atau paling tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), ” Ungkap Deny Indrayana saat membacakan pokok permihinan
Meski demikian Denny menilai jika beban pembuktian dalam kasus tersebut dan tidak bisa semata di tangan pemohon, bahkan tim hukum Paslon nomor urut 02 meminta dukungan penuh MK, uuntuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir dalam sidang.
Sekian itu, pihaknya juga mengungkapkan, dalam sidang PHPU Pilpres 2019, juga menyinggung asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) , jujur dan adil, sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan aturan perundangan di bawahnya.
Oleh karena itu, Tim Hukum BPN meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki wewenang dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstitusionalitas Pilpres 2019, apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil, tanpa adanya kecurangan pemilu (electoral fraud).
“Oleh karena itu adanya kecurangan pemilu (electoral fraud) yang TSM, yang dilakukan oleh Paslon 01 dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Presiden Petahana, kami memohonkan MK untuk mendiskualifikasi Paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019, atau paling tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” Ungkapnya
Komentar