TROTOAR.ID, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya menunda jadwal pelaksanaan rapat paripurna penetapan usulan hak angket, yang seharusnya digelar hari ini.
Penundaan tersebut dilakukan setelah DPRD Provinsi Sulsel menggelar rapat pimpinan yang di hadiri 8 Fraksi dari 10 dan pimpinan DPRD Sulsel kamis (20/6/2019)
“Iya rapat paripurna yang kita undur ke hari senin mendatang, karena sejumlah fraksi meminta mempelajari dulun usulan pengawas hak angket tersebut, ” Kata Moh Roem Ketua DPRD Sulsel diruang pimpinan DPRD Sulsel.
Baca Juga :
Lanjut Roem, jika dalam rapat pimpinan yang digunakan gekarbkurang lebih empatbjam lamanya, sejumlah kesepakatan diraih, salah satunya menjelaskan sevara mendalam tanggapan fraksi yang akan dibacakan dalam sidang paripurna nantinya.
Apalagi diakuinya ada lima poin yang menjadi landasan utama anggota DPRD Sulsel mengusulkan hak angket, dan bukan hak-hak lainnya yang melekat pada anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Lima isu utama yang menjadi dasar hak angket, di minta dijelaskan terkait UU yang dilangarbatai lima isu tersebut, termasuk dugaan pelanggaran UU ASN dan pemerintahan daerah seryanPeraturan pemerintah, ” Jelasnya
Jelas sambung Roem, Paripurna nantinya juga akan menjelaskan secara detail proses usulan hak angket, dan pihak DPRD tidak akan mengundang Gubernur dalam paripurna hak angket.
Dia juga menegaskan jika, usulan hak angket tersebut harus berujung pada lahirnya sebuah keputusan terkait dugaan pelanggaran UU yang dilakukan Gubernur Sulsel
“Jelas hak angket ini harus melahirkan keputusan atas apa yang dianggap dilanggar Gubernur Sulsel,” Kata Moh Roem (Upi)
Komentar