TROTOAR.ID, MAKASSAR — Panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menganggap keputusan Wakil Gubernur Sulsel menandatangani SK Kelompok Kerja (Pokja) dianggap tidak sesuai dengan aturan (tidak sah)
Sehingga ketua Pansus hak angket DPRD Sulsel Kadir Halid menilai jika seluruh proyek tender program di pemrov Sulsel tidak sah, dan jika tetap berlanjut maka akan menimbulkan kerugian negara
“Tadi kami tanyakan soal pembentukan Pokja oleh wagub, dan kami nanti meminta kepada sekda untuk menghentikan sementara sejumlah tender sampai dilakukan pembatalan SK Pokja bentukan Wagub,” Kata Kadir Halid
Kadir juga menyayangkan jika tidakan Pokja tersebut terkesan di biarkan mengingat SK yang ditandatangani pada bulan Februari belum di batalkan hingga saat ini.
Dan hasil temuan panitia hak angket tersebut, menjadi fakta pemeriksaan yang kemungkinan besar hal ini akan di rekomendasikan ke jalur hukum, mengingat tindakan menandatangi SK Pokja diindikasi telah merugikan keuangan daerah.
“Ada kemungkinan kita akan merekomendasikan temuan ini ke jalur hukum jadi kami harap agar SK Pokja tersebut segera di batalkan sebelum kerugian terjadi, ” Kata Kadir Halid.
Apa lagi SK Pokja menurut Kadir yangbseharunya ditandatagani oleh Gubernur sebagainKuada Pengguna Anggara (KPA) dan bukan Wagub.
Dan terkait pernyataan mantan kepala Biro pembangunan Jumras yang mengungkapkan adanya bagi-bagi proyek di pemrov Sulsel, Kadir menganggap akan terus mendalami, dan ada peluang akan di serahkan ke jalur hukum. (***)
Komentar