Margarito: Tim Gubernur Tidak Diatur Dalam UU

0
44

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis dibuat bingung setelah mengetahui Gubernur Sulawesi Selatan memiliki tim yang namanya TGUPP staf khusus serta staf ahli, yang mana di dalam UU mana pun tidak mengatur keberadaan tim tersebut. 

Hingga margarito pusing tidak bisa memberi pendapat terkait keberadaan tim yang dibentuk Gubernur Sulsel. 

“Saya pusing mau memberi pandangan bagaimana, sebab saya baru tahu ada tim seperti ini,  sudah TGUPP, staf khusus ada lagi staf ahlinya,” Kata Margarito di sidang Hak angket DPRD Sulsel 

Margarito memberikan keterangan di hadapan panitia sidang hak angket, sebagai saksi ahli yang memberikan pandangan hukum ketatanegaraan terkait kondisi dan hasil dari sidang hak angket. 

Baca Juga  CNI New Membership Kini Lebih Banyak Pilihan Dan Renewal Lebih Mudah

Dia menambahkan terkait keberadaan TGUPP dan Stafsus serta staf ahli di luar dari struktur pemerintahan, tidak satu pun UU mengatur keberadaan tim tersebut 

Apalagi fungsi dan kewenangan tim tersebut semua berada di OPD, baik pengawasan, evaluasi dan monitoring dan perencanaan berada di Bappeda dan Inspektorat 

Sehingga tegas dia mengaku jika tim tersebut “ilegal” Karena tidak diatur dalam UU yang menjadi terbitnya sebuah perdana yang melahirkan pergub. 

“Saya baru temukan hal ini,  dan jika landasannya SK dan Pergub dimana payung hukum SK dan Pergub tersebut,  di UU mana? Jadi saya anggap ini tidak dibenarkan, ” Tambahnya 

Baca Juga  Pecat Novianus, PDIP Siapkan Risfayanti Jadi Anggota DPRD Sulsel

Selain memberikan pendapat soal keberadaan TGUPP dan Stafsus,  ahli hukum tata negara tersebut juga menyinggung soal terbitnya SK Pokja yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulsel, yang secara aturan dan perundang-undangan tidak diperbolehkan, hingga atas nama hukum semua batal dengan sendirinya. 

Meskipun SK Pokja yang digunakan untuk melakukan lelang tender Proyek dan telah di kerja saat ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran, sebab penugasan Pokja saat ini bertentangan dengan UU. 

“Kalau SKnya salah dan melanggar UU maka, yang dikerjakan Pokja juga salah, dan ini bahaya dapat menimbulkan indikasi kerugian negara,”Ulasanya.

Baca Juga  Iqbal Suhaeb Minta Lurah Camat Pro Aktif

Margarito juga menyampaikan jika sidang hak angket menemukan adanya dugaan tindak pidana baik itu Kukis, Korupsi dan Nepotisme,  diharapkan Panitia hak angket merekomendasikannya ke lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian

Sebab Panitia hak angket tidak memiliki hak eksekutor, dan DPRD cuma memiliki hak menyelidiki lebih, sehingga hasilnya itu harus dibawah ke ranah hukum jika ada indikasi pidana dalam kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi Sulsel. 

” Kalau ada unsur melawan hukum (Pidana) Pansus hak angket harus merekomendasikan hak tersebut ke penegak hukum, baik KPK,  kepolisian maupun kejaksaan, untuk menindaknya,” Tegasnya (Run)