TROTOAR.ID, MAKASSAR -: Ketua Komisi D Jhon Rande M Kembali mempertanyakan komitmen Gubernur untuk melakukan kajian yang atas keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang menjadi salah satu poin dalam rekomendasi hak angket.
Sehingga ditegaskan lagi, keberadaan TGUPP dan staf khusus perlu dikaji ulang apakah selama ini menghasilkan output yang positif pada pemerintahan saat ini
“Kita cuma ingin mengingatkan Gubernur terkait salah satu poin rekomendasi hak angket yakni melakukan evaluasi terhadap TGUPP, apakah memberi kontribusi yang baik atau tidak, ” Jelasnya
Sehingga lanjut Jhon usulan, anggaran operasional dan honor TGUPP dan etaf khusus yang diusulkan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 5 miliar dikembalikan di banggar untuk diputuskan dalam rapat banggar.
“Kami fraksi Golkar ingin konsisten dan fokus apa yang menjadi keputusan pansus hak angket kemarin dulu baru masuk dalam tahapan iya atau tidaknya nanti,” Jelasnya
Meski demikian lanjut dia, keberadaan TGUPP menjadi salah satu poin yang akan dibahas dalam Rapat pimpinan yang dibesar malam, mengingat komitmen dalam rekomendasi hak angket akan menjadi pertimbangan fraksi Golkar
Dijelaskannya dalam Komitmen hak angket, gubernur menyepakati keberadaan TGUPP untuk evaluasi sementara, dan nanti setelah ada hasil evaluasi barulah kemudian dilakukan perekrutan untuk menempatkan orang-orang yang tepat dalam lembaga bentukan Gubernur Sulsel.
“Kita mau Gubernur menjalankan komitmennya, namun kita serahkan semua dalam rapat Pimpinan yang menjadi salah satu poin dalam Rapim DPRD Sulsel,” Jelasnya
Sehingga apa hasil dalam rapat pimpinan DPRD nantinya akan menentukan apakah TGUPP dan Staf Khusus masih harus ada atau justru kita sepakat dibubarkan.
Komentar