TROTOAR.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MKa) akhirnya mengabulkan gugatan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perludem terkait masa batas waktu jeda untuk mantan Narapidana ikut bertarung di pilkada.
MK memutuskan, untuk mantan Narapidana diberi jeda selama lima tahun atau satu periode untuk bisa kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
Pada putusan tersebut hakim MK yang dipimpin langsung ketua MK oleh Anwar Usman memastikan perubahan dilakukan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
Revisi pasal tersebut akan diserialkan dalam pasal persyaratan calon kepala daerah, yang harus memiliki jeda lima tahun setelah menjalani masa hukuman untuk maju bertarung di pilkada
Selain itu, mereka yang telah menjalani masa hukuman, juga diwajibkan untuk jujur dan menyampaikan jika dirinya merupakan mantan napi,
Gugatan ini diajukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Perludem. “Alhamdulillah dikabulkan,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dikutip Tempo.co
Sebelumnya ICW mengajukan jeda masa waktu 10 tahun bagi napi untuk kembali ikut bertarung di pilkada serentak namun pihak enggak tetap bersyukur gugatan dikabulkan MK meski cuma mengabulkan setengah dari gugatan yang diajukan (***)
Komentar