BULUKUMBA, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk pengakuan atas tata kelola keuangan yang dinilai semakin baik dan akuntabel.
Pengumuman capaian itu disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Aula Kantor BPK Sulsel, Makassar, Selasa (26/5/2026).
LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, bersama Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
Bagi Kabupaten Bulukumba, opini WTP tahun ini merupakan capaian ke-13 secara keseluruhan, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan predikat tersebut selama lima tahun berturut-turut.
Capaian beruntun ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam membenahi sistem pengelolaan keuangan, khususnya di era kepemimpinan Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Andi Edy Manaf.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba memandang opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bagian dari proses panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Berbagai langkah strategis terus dilakukan, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, hingga mendorong kedisiplinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menegaskan bahwa opini WTP menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah berada pada jalur yang tepat.
“WTP menjadi cerminan dari upaya perbaikan tata kelola yang terus kita lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana keuangan daerah dikelola secara tertib, efektif, dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat,” ujar Andi Utta, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bulukumba, Andi Sufardiman, mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah atas komitmen dalam menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi BPK yang masih menjadi catatan akan segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.
“Capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat budaya tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, BPK juga menyerahkan LHP LKPD kepada sejumlah pemerintah daerah lainnya, yakni Pemkab Wajo, Pemkab Sinjai, dan Pemerintah Kota Palopo. (*)
Komentar