KPK Usulkan Pemerintah Naikkan Dana Parpol Hingga Rp 8.461 Persuara

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Kamis, 12 Desember 2019 04:16

KPK Usulkan Pemerintah Naikkan Dana Parpol Hingga Rp 8.461 Persuara

TROTOAR. ID,JAKARTA — Kecilnya anggaran Partai Politik yang diraih untuk setiap suara yang diraih Partai, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana bantuan parpol menjadi Rp 8.461 untuk persuara 

Hal tersebut disampaikan kepada Pemerintah melalui Surat yang berdasar pada Hasil penelitian KPK bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang melakukan penelitian 

“Surat sudah kita sampaikan kepada pemerintah terkait usulan kenaikan dana Partai Politik,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di kantornya di Jakarta, 

Baca Juga  Jadi Tersangka, Firli: NA Berulang Kali Terima Fee Proyek di Sulsel

Lanjutnya KPK bersama  dengan LIPI melakukan penelitian terhadap Partai politik yakni Partai Golkar, PKB, PDIP, Gerindra dan PKS. Parpol meskipun sejumlah parpol enggan membeberkan data pengeluaran anggaran saat pemilu 

Bahkan dalam hasil penelitian dikatakan berdasarkan hasil perhitungan besaran anggaran bantuan pemerintah untuk parpol saat ini sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2018 sebesar Rp 1000 persuara dianggap masih kecil 

Baca Juga  NA Pertemukan 'Orang-orangnya' dengan Penyidik KPK

Hingga aKPK bersama LIPI mengusulkan Penambahan dana Partai sebesar 50 persen dari dana yang dikeluarkan partai setiap suaranya yang berkisar di angka Rp16. 922 persuara 

Selain mengusulkan kenaikan dana Partai, KPK juga mengatur proses sistem pencairan anggaran parpol dengan mengusulkan skema bulanan dan disalurkan melalui kementerian dalam negeri setiap bulannya 

Hingga secara teknis KPK mengusulkan penggunaan dana parpol di barengi dengan skema pengeluaran 15 persen untuk kegiatan kaderisasi di partai Politik 

Baca Juga  Novel: Komjen Firli Bahuri Bukan Pemilik KPK, Nggak Bisa Sewenang-wenang

Selain itu KPK, juga mengusulkan agar Partai politik wajib menjalankan sistem Integritas yang mencakup penegakan kode etik partai, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan transparansi keuangan partai. 

“Kami sepakat rekomendasi KPK ini akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Partai Politik,” kata Pahala  dikutip Tempo.co (***) 

 Komentar

Berita Terbaru
Politik30 Oktober 2026 22:32
Golkar Sulsel Konsolidasikan Kekuatan di Malino, IAS Tekankan Soliditas dan Kesatuan Gerak
MAKASSAR, Trotoar.id — Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memperkuat fondasi organisasi di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS).  Mela...
Parlemen30 Oktober 2026 19:20
Sufriadi Arif Pimpin PSTI Sulsel, Saatnya Bangkit dari Kejayaan Masa Lalu
MAKASSAR, Trotoar.id — Sepak takraw Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan Sufriadi Arif, Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PST...
Politik30 Oktober 2026 16:24
Jelang Musda 3 November, Hastan Mattanete Masuk Bursa Ketua Golkar Pinrang
PINRANG, Trotoar.id — Perebutan kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pinrang mulai memasuki fase krusial. Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ...
Politik30 Oktober 2026 14:12
Jelang HUT NasDem, Kader DPW dan GPND Sulsel Tebar Kepedulian Lewat Jumat Berkah
MAKASSAR, Trotoar.id — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai NasDem, kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan ...