TROTOAR.ID, MAKASSAR — Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Margus Solnson, menjajaki peluang kerjasama dengan Sulawesi Selatan (Sulsel), utamanya di bidang lingkungan, pendidikan, pertanian, kemaritiman dan perdagangan.
Margus Solnson yang juga ketua bidang politik, media dan informasi Uni Eropa, menyampaikan hal ini saat melakukan audiensi ke Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat, di Ruang Rapat Sekprov Sulsel, Rabu, 26 Februari 2020.
“Saya ke sini bertujuan untuk memberi kesan bahwa Uni Eropa siap untuk bekerjasama dengan Makassar dan Sulawesi Selatan, utamanya dalam bidang pendidikan dan lingkungan, pertanian dan kemaritiman, juga perdagangan,” kata Margus Slonson.
Ia menyebutkan, sebelum melakukan audiensi, dirinya telah terlebih dahulu mengunjungi beberapa perguruan tinggi dan perusahaan swasta untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan yang harus berpihak pada lingkungan hidup dan sosial. Untuk itu, kata dia, langkah untuk membuka komunikasi dengan pemerintah provinsi dinilai tepat untuk memulai kerjasama dan menerapkan kebijakan yang pro terhadap lingkungan di berbagai bidang.
“Komunikasi seperti ini bagus untuk menjadi landasan kerja sama kita ke depannya. Sama seperti Jakarta yang melalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sering berkunjung untuk membicarakan kerjasama lebih lanjut bersama delegasi-delagasi dari Uni Eropa,” terang Solnson.
Sementara, Abdul Hayat dalam diskusi ini menyampaikan, Pemerintah Provinsi Selatan berkepentingan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang bersama Uni Eropa. Utamanya dalam bidang yang telah disebutkan sebelumnya.
“Kita ingin ada progress yang kuat terkait action yang akan dilakukan ke depan, konkretnya apa yang kita lakukan ke depan, dan menjadi catatan untuk segera kita perluas lebih lanjut,” kata Abdul Hayat.
Memasuki masa Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di dua belas kabupaten/kota, maka pendidikan politik bagi daerah untuk lebih memperkenalkan demokrasi juga dapat melibatkan delegasi Uni Eropa ini.
“Tahun ini kita akan melaksanakan Pilkada serentak di 12 kabupaten kota, yang perlu diberikan informasi terkait bagaimana demokrasi ditegakkan, bagaimana Pemilu yang berkeadilan dan tentu masyarakat perlu proses itu. Tugas kita ini perlu melakukannya,” kata Abdul Hayat. (*)
Komentar