TROTOAR.ID, MAKASSAR — Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Kemendagri, Komisi II DPR RI Bawaslu dan DKPP sore tadi, telah menyepakati jika pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ditunda
Hingga Komisi Pemilihan umum KPU menyampaikan tiga opsi jadwal ulang pelaksanaan serentak lanjutan yang akan di gelar pada tahun 2021 mendatang
Tiga Opsi tersebut yakni pertama jika pilkada di gelar 9 Desember 2020, jika penundaan selama 3 bulan, sehingga tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu (29 Mei 2020).
Opsi B: jika pilkada digelar ke 17 Maret 2021, jika penundaan dilakukan selama 6 bulan. dan Opsi C: pilkada digelar pada 29 September 2021, jika penundaan selama 12 bulan.
“Pada prinsipnya semua pihak baik Komisi II Mendagri, Bawaslu, dan DKPP menyepakati tiga opsi tersebut jika pilkada serentak 2020 ditunda ke 2021,” Kabag Humas KPU RI Roby Leo saat dihubungi Trotoar.id malam tadi
Dia menjelaskan pada rapat sore tadi muncul beberapa pandangan yang berbeda, meski mayoritas menyepakati pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020. Keputusan soal opsi-opsi yang ditawarkan akan diputuskan bersama dengan KPU, Pemerintah, dan DPR pada pertemuan berikutnya.
“Semua sepakat jika penundaan ini perlu diatur dalam Perppu. Sebab dalam situasi saat ini, revisi UU nampaknya tidak dapat dilakukan, Sebab memerlukan dapat-rapat dan waktu yang panjang dalam pembahasan bersama komisi II DPR RI secara intensif. Padahal ada aturan sosal distancing.”Ungkapnya
Ditambahkan jika DPR Juga menyepakati anggaran pilkada yang belum digunakan di direalokasi oleh pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi wabah virus corona dan semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik.
‘Semua fraksi dan pihak yang hadir dalam rapat menyepakati jika anggaran pilkada yang sudah di sepakati KPU bersama pemda untuk direlokasi penyelesaian penanganan pandemi wabah virus corona dan semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,”Ulasnya (***)
Komentar