TROTOAR.ID, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, melarang keras Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik jelang Ramadan. Larangan ini merupakan langkah taktis untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Sulsel.
Larangan ini berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 36 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan berpergian keluar daerah atau mudik.
“Perlu kita antisipasi sekarang ini adalah para pemudik. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa keputusan Menpan-RB itu melarang ASN untuk mudik. Ini tegas dan kita tidak akan memberikan tolerir bagi ASN yang mudik,” tegas Nurdin Abdullah saat video conference dengan awak media, Selasa, 7 April 2020.
Selain memberikan penegasan kepada ASN, juga diharapkan kepada petugas terkait agar betul-betul menjaga pintu-pintu masuk. Seperti bandar udara, pelabuhan, dan perbatasan masing-masing daerah.
“Jangan sampai ada penularan baru lagi selain yang ada sekarang. Nah, kita bisa lihat Makassar ini salah satu penularan itu dari kloter umroh, yang kedua bawaan dari keluarga,” jelasnya.
Sementara untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) sendiri, Sulsel segera mendatangkan ribuan dari berbagai sumber. “APD kita sudah ada. Insyaallah beberapa hari kedepan kita ada satu kontainer APD, ada dua ratus ribu masker, dua ribu lima ratus APD, kacamata lengkap, dan kita akan distribusikan,” bebernya.
Adapun rumah sakit rujukan yang dianggap bisa melayani pasien Covid-19 yakni RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi dan RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Adapun RS lain seperti RSUD Haji Makassar, RSUD Labuang Baji Makassar dan swasta lainnya, hanya menjadi rumah sakit penyangga.
“Ada tiga rumah sakit yang disiapkan, yang lain itu hanya penyangga. Tidak boleh menerima pasien Covid-19, baik PDP maupun positif selain tiga rumah sakit ini,” tegasnya.
Sedangkan untuk anggaran, Sulsel menyediakan Rp 500 miliar, dan yang terpakai baru terhitung sekitar Rp10 miliar. Termasuk untuk memobilisasi massa peserta Ijtima Ulama Zona Asia di Gowa.
“Semuanya sentral di BPBD. Anggaran kita alokasikan ke BPBD, saya cek tadi pagi itu belum sampai Rp 10 miliar digunakan, itu termasuk untuk menangani pembubaran Ijtima,” tutupnya. (*)
Komentar