TROTOAR. ID, MAKASSAR — Menteri dalam negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada kepala daerah untuk tidak menggeser anggaran Pilkada untuk penanganan wabah virus corona.
Surat edaran bernomor 270/2931/SJ perihal pelaksanaan pilkada serentak Gubernur, Walikota dan Bupati tahun 2020 yang dikeluarkan pada 21 April yang lalu.
Keluarnya surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan rapat bersama antara Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, pada pertengahan April 2020.
Dalam rapat tersebut salah satu poin yang disepakati tentang peluang digelarnya pilkada pada 9 Desember mendatang.
“Sambil menunggu tindak lanjut kebijakan penundaan tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Kota yang telah menganggarkan pendanaan hibah kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada APBD TA 2020 tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lainnya,” bunyi salah satu poin dalam surat Mendagri, Sabtu (25/4) dilansir rmol.id
Hingga dikatakan jika anggaran tetap dianggarkan di Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), dengan tidak melakukan pencairan dana kecuali sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III 2020 tanggal 21 Maret 2020
Pada surat tersebut juga mengatur soal dana tersebut sudah dicairkan sesuai NPHD yang diperuntukan bagi KPU, Bawaslu Provinsi dan Kota, serta pengamanan seperti Polri, TNI, kemudian program dan kegiatan perangkat daerah, terkait kebutuhan Pilkada, maka diminta tak ada kegiatan pencairan dana untuk berikutnya, sampai adanya putusan.
Hingga pemda diminta menunggu keputusan jadwal pasti digelarnya pilkada serentak Gubernur, Walikota dan Bupati (***)
Komentar