Sisi Baik Omnibus Law Ciptaker Bagi Nurdin Abdullah: untuk Kurangi Beban Perusahaan

Suriadi
Suriadi

Senin, 12 Oktober 2020 22:47

Sisi Baik Omnibus Law Ciptaker Bagi Nurdin Abdullah: untuk Kurangi Beban Perusahaan

Makassar, Trotoar.id – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menjelaskan bagaimana Rancangan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di tengah-tengah ratusan massa aksi di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin, (12/10).

NA menyebut pasti banyak yang belum mengetahui lebih dalam apa itu Omnibus Law.

“Mohon didengarkan baik-baik, karena saya yakin dan percaya kalau ada yang bertanya, apa itu Omnibus Law? pasti banyak yang belum mengetahui termasuk kita semua ini, karena ini baru,” katanya, Senin, (12/10).

Baca Juga  Nurdin Abdullah Dampingi Presiden Jokowi di KTT ASEAN Thailand

Nurdin Abdullah menjelaskan poin-poin penting dalam UU Cipta Kerja tersebut. Pertama, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan izin secara gratis. Kedua, pendirian Perseroan Terbatas (PT) tidak diwajibkan lagi untuk menyetor sejumlah uang sebelum diberikan izin.

Ketiga, pendirian koperasi tidak diwajibkan untuk memiliki anggota banyak sebagai syarat untuk diberikan izin membangun koperasi.

“Apa sisi baiknya Omnibus Law ini? UMKM ini kita bisa buat digratiskan izin-izin. Kedua, membangun PT tidak lagi harus wajib menyetor 100 juta, membuat koperasi anggotanya juga tidak terlalu banyak,” jelasnya di Kantor Gubernur Sulsel.

Baca Juga  Tak Terpilih Sebagai Ketua Ika SMU Khacak, Liestiaty F Nurdin Siap Support Kegiatan Ika

Sedangkan untuk serikat pekerja, kata dia, buruh akan mendapatkan perlindungan secara khusus soal pesangon.

“Sebelum Omnibus Law, bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon pekerja hanya sanksi perdata, sementara Omnibus Law langsung kena pidana,” bebernya.

Dia menambahkan, meskipun pekerja terkena Pemutusan Hak Kerja (PHK) memang ada pengurangan, sebelumnya dibayar 32 kali gaji.

Baca Juga  Wafat Saat Ikut Rapat Banggar Ni'matullah: Kami Kehilangan Sosok Orang Tua

“Di Omnibus Law dikurangi menjadi 25 kali gaji. Pengurangan jumlah pembayaran pesangon ini untuk mengurangi beban perusahaan,” tambahnya.

Namun sisa pembayaran yang tidak dibayarkan perusahaan akan ditanggung asuransi.

“Yang tadinya di-PHK diberikan 32 kali gaji, terus turun menjadi 25, itu untuk meringankan beban pengusaha, tetapi sisanya itu kewajiban negara untuk menambahkan lewat asuransi,” pungkasnya.

Lanjut dia, dalam Omnibus Law ini memang tentu tidak bisa diakomodir semuanya. (Al/hms)

 Komentar

Berita Terbaru
News18 November 2026 21:21
Inovasi Listrik Masuk Sawah Antar Sidrap Raih Terbaik II SDGs Awards 2026
SIDRAP, TROTOAR.ID — Inovasi Listrik Masuk Sawah mengantarkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, meraih pengakuan di tingkat na...
Daerah18 November 2026 20:50
Gubuk Rapuh, Harapan yang Tersisa: Kisah Pilu Anak Muda di Tanah Beru
BULUKUMBA, Trotoar.id – Di tengah riuh kehidupan dan gemerlap dunia media sosial, sebuah potret kehidupan sederhana di Tanah Beru, Kabupaten Bulukum...
Daerah18 November 2026 20:47
Bupati Andi Ina Turun ke Desa Manuba, Jalan, BBM Petani hingga Sampah Jadi Aspirasi Warga
BARRU, Trotoar.id – Persoalan akses jalan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi petani, hingga penanganan sampah menjadi sejumlah aspirasi yan...
Daerah18 November 2026 12:44
Andi Ina dan Abustan Kawal Seleksi Baznas Barru, Ujian CAT Digelar di SMKN 1
BARRU, TROTOAR.ID – Sebanyak 18 peserta mengikuti tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat N...