Sopir Truk Resahkan Setoran Setiap Melintas di Pos Polisi Penyeberangan Tomoti

Luwu Timur, Trotoar.id- Keberadaan Pos Polisi penyeberangan Kecamatan Tomoti, Kabupaten Luwu Timur diresahkan sejumlah sopir truk antar kabupaten.

Pasalnya mereka dimintai sejumlah uang ketika hendak menyeberang oleh aparat gabungan yang berjaga disana. Sopir truk berinisial AS misalnya.

Kepada awak media, AS menceritakan keresahan yang dialaminya bersama para sopir truk lainnya saat melintas di pos penyeberangan yang dimaksud.

Setiap melintas, dirinya bersama sopir truk lainnya harus menyetorkan uang sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu ke petugas yang berjaga disana.

“Kalau tidak bayar, petugas yang di pos akan menghubungi Reskrimsus Polres dan sopir diarahkan ke Polres sedangkan truknya ditahan di Polsek Mangkutana,” ucap AS via telepon, Selasa (20/10/2020).

Akan tetapi AS tak menampik bahwa hampir semua mobil truk angkutan yang melintas pasti tidak lengkap dokumen angkutannya.

AS mengaku jika mereka berupaya melengkapi semua dokumen, maka tak ada apa-apa yang bisa didapatkan dari hasil pengangkutan tersebut.

“Itulah yang menjadi alasan dari petugas Kepolisan saat berjaga di pos tersebut,” ucap AS.

Para truk pengangkut yang tidak bisa menyetor di Pos Polisi penyeberangan, maka dikoordinasikan selanjutnya ke Satuan Reskrim Polres Luwu Timur (Lutim).

“Sopirnya disuruh ke Polres menghadap Kanit Reskrim sedangkan truk angkutannya disimpan di Polsek Mangkutana,” jelas AS.

AS mengungkapkan para petugas selalu menjadikan kelebihan muatan hingga berkas tidak lengkap sebagai alasan agar para sopir truk pengangkut yang melintas wajib untuk menyetor uang.

“Saya pernah ditangkap, dan disuruh membayar Rp3 jutaan. Kami juga memang bersalah karena perbuatan kami. Tetapi kami juga merasa terganggu karena apabila melintas pasti kami disuruh membayar,”uabarnya.

AS menyayangkan tindakan para petugas ya.g berjaga di pos penyeberangan tidak memperdulikan nasib rakyat kecil yang berjuang hanya ingin mencari nafkah keluarga.

“Sebagai rakyat kecil kami kesulitan dalam mencari uang makan, terkadang kami tidak mau berikan uang tapi itu tadi, kami tidak mau bermasalah dengan Polisi,” ungkap AS.

Selain itu, AS mengaku bahwa dirinya dipanggil untuk menghadap ke Polres Luwu Timur, hanya saja ia tidak merespon panggilan polisi karena berkas belum ia lengkapi.

Karena waktu itu, truk yang ia bawah ditahan dan diminta untuk membayar perbulan sebesar Rp5 juta, dengan alasan itu dirinya takut menghadap.

“Bagaimana caranya saya mau setor kalau muatan kayu hanya sekali dalam sebulan. Besaran uang setoran itu tergantung dari penyidiknya,” beber AS.

Disamping itu Ia berharap kegiatan yang meresahkan para sopir truk pengangkut di Lutim tersebut bisa segera berakhir agar ia bersama para sopir truk lainnya bisa melanjutkan bertahan hidup mencari uang makan meski nilainya tidak seberapa.

Namun jika budaya setor menyetor itu tetap berlangsung maka sebagai rakyat kecil dan miskin ini kemana lagi mencari uang untuk sesuap nasi buat keluarga di rumah.

Sebenarnya kata dia, pos penyeberangan yang dimaksud sudah beberapa tahun ditiadakan. Cuma tiba-tiba difungsikan kembali setelah berita virus corona mencuat di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia.

“Pos penanggulangan virus corona di situ sudah tidak ada. Sekarang ditempati oleh para petugas gabungan dari beberapa Polsek di Malili,” jelas AS.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Luwu Timur, AKBP Indratmoko yang dikonfirmasi via telepon mengatakan tak tahu menahu terkait adanya pemeriksaan setiap mobil di wilayah Towoti yang kemudian berakhir dengan meminta uang kepada pengendara yang diduga dilakukan oleh bawahannya.  

“Dimana? ahh? kalau daerah Towoti belum ada masuk laporan pungli, ini yang melakukan pungli Polisi?,” ucap Indratmoko via telepon, Selasa (20/10/2020). 

Sejauh ini, ia mengaku belum mendapat laporan adanya pungli hingga dugaan pemerasan terhadap setiap pemilik kendaraan yang alih-alih dilakukan oleh Unit Reskrim Polres Lutim.

“Yahh kalau diarahkan ke Reskrim itu proses namanya, oleh siapa? petugas reskrim? mintanya gimana tuh? menyetor dalam rangka?,” jelas Indratmoko.

Ia menyebutkan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan guna mengecek kelengkapan dari setiap dokumen pengendara serta muatan yang diangkut itu merupakan hal yang wajar.

Namun, ketika terjadi aksi meminta uang kepada setiap sopir hingga diharuskan untuk menyetor setiap bulannya itu tak harus dilakukan oleh personil Kepolisian.

“Kalau disweeping memang karena apabila suratnya tidak lengkap yah ditahan, tetapi ditahannya ini untuk dicek bener tidak suratnya? bagus tidak muatannya? yah kalau gitukan (minta uang) tak perlu lo tanya pasti tak diperbolehkan karena minta uang tiap bulan,” jelas Indratmoko.

Ia meminta para pengendara yang diduga telah menjadi korban untuk segera melaporkan kejadian tersebut sehingga nantinya oknum Polisi yang melakukan pemerasan terhadap pengendara segera diproses. 

“Di Polres kan ada tim saber pungli tuh, jadi bisa diproses siapa anggotanya, yah pastilah akan diproses apabila ditemukan, cuman kan harus ditahu dulu siapa yang minta, kapan dikasih dan berapa jumlahnya?. Saya tunggu sekarang di sini untuk membuat laporan, “Indratmoko menegaskan. (Rin)

Leave a Reply