TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk kesekian kalinya kembali mengusulkan alokasi anggaran untuk pengadaan transportasi udara berupa Helikopter ke Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk mendapat persetujuan melalui alokasi APBD tahun 2021.
Hal tersebut terungkap saat komisi E bersama Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) membahas rapat alokasi anggaran APBD tahun 2021 di gedung tower DPRD Sulsel, jumat 20 November 2020
Mendengar usulan tersebut sejumlah anggota Komisi E mempertanyakan urgensi pemerintah untuk membeli atau menyewa helikopter, padahal banyak hal urgensi masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini.
Baca Juga :
“Seharusnya pemerintah menuntaskan dulu hal urgensi masyarakat baru mengusulkan pembelian atau penyewaan transportasi udara tersebut, sebab masih ada beberapa hal yang terpending saat ini seperti masjid 99 Kubah,” Kata Irwan Hamid anggota Komisi E
dirinya juga meminta kepada pemerintah untuk secara detail menjelaskan kegunaan helikopter apakah digunakan memang untuk kebutuhan Penanggulangan bencana atau menjadi alat transportasi udara bagi Gubernur Wakil Gubernur atau Sekda
Menurutnya itu sangat penting dijelaskan agar wakil rakyat di DPRD memahami maksud dan tujuan pemerintah provinsi mengusulkan pengadaan transportasi udara.
“Kami baru dengar penjelasan kepala BPBD, sehingga kami belum bisa memutuskan menolak atau tidak sebab kami ingin pemerintah secara detail menjelaskan kegunaan helikopter tersebut,” Tegasnya
Sementara usai Rapat Kepala BPD Nimal menjelaskan, usulan pengadaan helikopter apakah dibeli atau disewa untuk mempermudah gerak cepat penanggulangan bencana yang ada di Sulsel,
“Kami baru usulkan untuk pengadaan helikopter dengan nilai Rp 100 miliar, mengingat di Sulsel merupakan daerah dengan pulau dan geografis yang membutuhkan transportasi udara dalam percepatan penanggulangan bencana,” Jelas Nimal
Bahkan dikatakan mengenai spesifikasi dikatakan, nantinya akan disesuaikan dengan postur anggaran yang diusulkan itu pun kalau DPRD menyetujui usulan anggaran tersebut (***)
Komentar