TROTOAR.ID, Makassar – Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Dr Deni Suardini melakukan sosiaisasi kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal sekaligus pembinaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup UIN Alauddin Makassar bertempat di Ruang Rapat Senat Gedung Rektorat Kampus II UIN Alauddin, Jumat (4/12/2020).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala Lembaga serta para Ketua Prodi sejajaran UIN Alauddin Makassar.
Rektor UIN Alauddin Prof Hamdan Juhannis menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasihnya pada Dr Deni Suardini yang untuk kali pertama mengunjungi kampus peradaban tersebut setelah diamanahi menjadi Inspektur Jenderal Kemenag RI.
Prof Hamdan berharap kehadiran Dr Deni menjadi momentum bagi UIN Alauddin agar semakin memantapkan performanya menuju good and clean university governance.
Sementara itu, Dr Deni Suardini menyampaikan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama.
Adapun fungsi Itjen Kemenag, lanjutnya, Pertama, menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kemenag. Kedua melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi dan pemantauan. Ketiga, melaksanankan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri agama. Keempat, menyusun hasil laporan pengawasan dan Kelima, pelaksanaan administrasi inspektorat jenderal.
“Pengawasan intern difokuskan pada isu srategis atau program prioritas pembangunan nasional yang bersifat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” paparnya.
Selain itu, tambah Dr Deni, strategi pengawasan yang dilakukan adalah penguatan kapasitas Internal Itjen Kementerian Agama, berupa penguatan kompetensi SDM Itjen dan ketaaatan terhadap standar dan SOP berbasis risiko, peningkatan kapasitas Information and Communication Technology (ICT).
“Adapun Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengelolaan keuangan pada PTKN dilakukan Itjen untuk memberi nilai tambah atas efektifitas SPIP dan Manajemen Risiko guna mendorong terciptanya Good University Governance (GUC),” tandasnya.
(Al/Hms)
Komentar