Jabat Sebagai Direktur di Perusahaan, DKPP Berhentikan Ketua Bawaslu Luwu

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Kamis, 24 Desember 2020 20:53

Jabat Sebagai Direktur di Perusahaan, DKPP Berhentikan Ketua Bawaslu Luwu

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Andi Latif dari jabatannya 

Putusan pemberhentian tersebut di lakukan DKPP melalui rapat pleno hasil sidang yang dilakukan DKPP terhadap penyelenggara tingkat Bawaslu

Sanksi pberhentian dijatuhkan setelah Abdul Latif Idris selaku teradu dinyatakan terbukti telah melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf a dan d, ayat 3 huruf a dan c.

Kemudian, melanggar Pasal 7 ayat 3, Pasal 12 huruf c, dan Pasal 15 huruf a dan c dari Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan Pemberhentian Sementara kepada teradu Abdul Latif Idris sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu sampai dengan terbitnya surat keputusan pemberhentian sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat(UPK-DAPM) Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu,” Ida Budhiati dalam keterangan resminya

Ida menjelaskan pemecatan terhadap Abdul Latief karena sampai saat ini ia yangbersangkytanasih menduduki jabatan sebagai direktur pada Perusahaan CV Fathir Ali 

Hal itu juga terungkap pada sidang DKPP dan dikuatkan oleh Kepala bagian hukum perusahaan tersebut yang bersangkutan tercatat masih sebagai pimpinan perusahaan 

“Surat keterangan tersebut sesuai dengan akta pendirian CV. Fathir Ali yang terdaftar di Pemkab Luwu. Alasan Teradu telah mengundurkan diri dan memberikan kuasa kepada Suarman tidak didukung dokumen perubahan akta notaris CV. Fathir Ali,” jelas Ida.

Ida menjelaskan seharusnya setelah ditetapkan ditetapkan senagai komisioner 

 Bawaslu Kabupaten Luwu, teradu wajib mengundurkan diri dari jabatan badan usaha milik negara maupun organisasi badan usaha lainnya dengan dibuktikan dokumen dari instansi yang berwenang.

Menurut Ida, rangkap jabatan juga dapat menimbulkan akibat teradu tidak fokus dan sepenuh waktu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 117 Ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017.

“DKPP menilai tindakan Teradu tidak mengindahkan ketentuan a quo tidak dibenarkan menurut hukum dan etika,” jelas Ida.

 Komentar

Berita Terbaru
Pemda Lutra Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Sulbar
Daerah23 Januari 2021 23:25
Pemda Lutra Kirim Bantuan untuk Korban Gempa di Sulbar
TROTOAR.ID, LUWU UTARA --- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga korban gempa bumi di Mamuju dan Majene, Provin...
Hari Perlawanan Rakyat Luwu, Anggota DPR Muhammad Fauzi Minta Jaga Sinergitas
Daerah23 Januari 2021 21:10
Hari Perlawanan Rakyat Luwu, Anggota DPR Muhammad Fauzi Minta Jaga Sinergitas
TROTOAR.ID MAKASSAR - Hari ini, 23 Januari 2021 diperingati sebagai hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-75 dan juga Hari Jadi Luwu ke-753. Semangat juang d...
Ucapan Selamat Serta Pesan Singkat dari Anggota DPRD Makassar kepada Danny-Fatma: Banjir dan Covid-19
Parlemen23 Januari 2021 20:41
Ucapan Selamat Serta Pesan Singkat dari Anggota DPRD Makassar kepada Danny-Fatma: Banjir dan Covid-19
TROTOAR.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menetapkan pasangan Danny-Fatma sebagai pemenang dalam Pemilihan Wali Kota ...
Mentan SYL Bertolak ke Sulbar Naik Helikopter, Menyalurkan Bantuan Sekitar 20 Truk Logistik
News23 Januari 2021 19:52
Mentan SYL Bertolak ke Sulbar Naik Helikopter, Menyalurkan Bantuan Sekitar 20 Truk Logistik
TROTOAR.ID - Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL), turun menyalurkan bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Majene ...