TROTOAR.ID, MAKASSAR — Koordinator badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Ni’matullah memimpin rapat badan Anggaran membahas pembayaran utang pemprov sulsel ke pihak tekanan
Dan pada rapat tersebut terbuka jika lambatnya pembayaran ke pihak rekanan Pemprov Sulsel, lantaran pihak OPD belum menyerahkan Surat Perintah Membayar (SPM)
“Ini keterlambatan pembayaran bukan karena tidak ada uang, tetapi karena keterlambatan Administrasi saja yang berasal dari OPD, sehingga kami usulkan pembayaran segera dilakukan” Kata Ni’matullah
Menurutnya utang pemprov Sulsel kepada Pihak ketiga baik Kontraktor dan rekanan pengadaan barang dan jasa mencapai Rp 306 miliar.
Bahkan Pemprov sendiri mengakui jika anggaran untuk membayar utang sudah disiapkan tinggal administrasi kelengkapan pembayaran saja, sebab ini harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya temuan-temuan di belakang hari
“Saya tadi sudah ditegaskan di dalam rapat, jika Pemprov punya uang bayarkan, dan jangan ditunda, dan juga meminta kepada Sekprov untuk melakukan segera menerbitkan SPM, ” Katanya keapda Wartawan
Disebutkan tiga OPD yang memiliki utang cukup besar kepada pihak rekanan yakni dinas PU, Pertanian dan dinas Pendidikan, selebihnya di OPD-OPD lain.
Ni’matullah menambahkan jika pemerintah tidak diberi deadline untuk membayar, yang jelas pembayaran utang tidak akan membebani anggaran APBD 2021.
Komentar