Putusan Hakim PN Makassar Dinilai Tak Ada Keadilan Bagi Korban Asal Tangkap Huru-Hara Penolakan Omnibus

Suriadi
Suriadi

Kamis, 11 Februari 2021 17:10

Aksi demonstrasi mengawal sidang putusan kasus Ijul dan 9 mahasiswa penolak omnibus law yang didakwa malakukan pengrusakan kantor NasDem Makassar, Kamis (11/2). | Alam/trotoar.id
Aksi demonstrasi mengawal sidang putusan kasus Ijul dan 9 mahasiswa penolak omnibus law yang didakwa malakukan pengrusakan kantor NasDem Makassar, Kamis (11/2). | Alam/trotoar.id

TROTOAR.ID –  Terdakwa Ijul diduga melanggar Pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: Pasal 187 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, JPU menghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi.

Membantah dakwaan tersebut, LBH Makassar selaku Tim Penasehat Hukum terdakwa Ijul menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi ditambah bukti-bukti lainnya berupa video rekaman CCTV.

Dari rangkaian pemeriksaan saksi-saksi, terungkap fakta hukum di Pengadilan, antara lain, yaitu: 

1. Terdakwa Ijul tidak ikut dalam Aksi Demonstrasi Tolak Omnibus Law (OBL) di Jl. AP. Pettarani pada tanggal 22 Oktober 2020; 

2. Terdakwa Ijul Tidak berada di Lokasi Terbakarnya Mobil Ambulance dan Pengrusakan Kantor Nasdem; 

3. Saksi Yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Tidak Konsisten, dengan kata lain berubah-ubah dalam keterangannya dan saling bertentangan; 

4. Keterangan saksi-saksi dari pihak JPU yang dicantumkan dalam Surat Tuntutannya bukan Fakta Persidangan; dan 

5. Saksi Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Berdiri Sendiri.

Fakta-faka persidangan yang dirangkum LBH Makassar

Berdarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1)  KUHAP menegaskan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan,” Hal ini senada telah dipertegas oleh Ketua Majelis Hakim melalui kesempatan persidangan pemeriksaan Saksi bahwa “jangan berdasarkan keterangan yang ada di dalam BAP, tetapi Keterangan Saksi yang ada di dalam persidangan yang akan diambil yah.” Namun faktanya dalam Surat Tuntutan JPU memuat fakta hukum yang tidak berasal dari Fakta Persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat tuntutan memuat fakta hukum yang tidak berasal dari persidangan, tetapi kuat dugaan fakta hukum yang dicantumkan JPU dalam surat tuntutannya adalah hasil copy paste dari Berita Acara Pemeriskaan (BAP) saat di Kepolisian. Setelah dicermati, antara fakta hukum yang termuat dalam surat tuntutan JPU dan BAP (Bandingkan BAP dan Surat Tuntutan), persis sama.

Saksi KSNR (inisial) dari pihak JPU yang melihat Terdakwa Ijul melempar molotov ke mobil ambulance, adalah keterangan yang sangat diragukan dan patut dikesampingkan, karena dalam keterangannya berubah-ubah dan saling bertentangan, antara lain yaitu “Bahwa saat mobil ambulance ditarik keluar ada orang yang membawa molotov dari aliansi lain, Ijul hanya menarik mobil ambulance dan Ijul termasuk yang membakar mobil ambulance” lalu KSNR lebih lanjut menjelaskan Pada saat mobil ambulance ditarik keluar Ijul tidak ada hanya orang-orangnya, karena Ijul lari pada saat ada tembakan mengamankan diri”.

Selain itu Saksi KSNR menerangkan “Bahwa yang masuk ke kantor Nasdem membawa parang menggunakan sarung menutupi wajahnya adalah Ijul”. Lebih lanjut ia menerangkan Bahwa orang yang memakai penutup muka dengan sarung masuk kedalam kantor Nasdem bersama dengan Ijul”.

Terang dan nyata dari fakta tersebut apabila keterangan Saksi KSNR berubah-ubah dan saling bertentangan, oleh kaerna itu patut dikesampingkan. Sedangkan Saksi JBR menerangkan apabila ia melihat Terdakwa Ijul di sekitar lokasi terbakarnya mobil Abulance, tetapi tidak menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saat di sekitar lokasi terbakarnya mobil ambulance, lagi pula Saksi JBR merupakan anggota polisi aktif Polrestabes Makassar, dimana Terdakwa Ijul, dkk dibawa dan diperiksa di Polrestabes Makassar sebelumnya, sehingga kuat dugaan terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam keterangannya, sehingga patut dikesampingkan.

Sementara 5 orang saksi pihak JPU tidak menjelaskan apabila Terdakwa Ijul terlibat dalam peristiwa terbakarnya mobil ambulance dalam keterangan di Persidangan.

Dari 11 (sebelas) Saksi ditambah dengan bukti lainnya berupa video rekaman CCTV yang diajukan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya yang diajukan dipersidangan, terang dan nyata apabila Terdakwa Ijul tidak terlibat dalam Aksi pada tanggal 22 Oktober 2020.

Hal mana Terdakwa Ijul pada tanggal 22 Oktober 2020, sejak sekitar pukul 10:00 Wita sampai pukul 21.45 Wita Ijul melakukan beberapa aktivitas bersama saksi-saksi yang dihadirkan. Bahkan bukti bahwa Ijul tidak terlibat dalam pembakaran mobil dapat dibuktikan melalui CCTV yang berada di Masjid Nurul Ilmi UNM Gunung sari dan CCTV yang berada di Fakultas Ekonomi UNM.

Dari surat dakwaan JPU yang diuraikan dalam surat tuntutannya, peristiwa terbakarnya mobil ambulance dan pengrusakan kantor nasdem terjadi pada pukul 21:30 Wita. Dari fakta-fakta yang ada, sangat jelas  apabila pada waktu tersebut, Terdakwa Ijul berada di sekretariat HMPS Pendidikan Ekonomi.

“Terdakwa Ijul tidak terlibat dalam pembakaran mobil ambulance dan pengrusakan Kantor NasDem, tetapi terdakwa Ijul hanyalah korban asal tangkap,” kata Muhammad Ansar, Kuasa Hukum Ijul dari LBH Makassar, Kamis (11/2).

Tetapi Majelis Hakim Perkara ini justru mengesampingkan semua fakta-fakta persidangan. Sehingga LBH Makassar sangat menyayangkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa Ijul. 

“Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak)  kepada Terdakwa Ijul dan 9 orang Terdakwa lainnya,” kata Ansar sapaannya.

Ia menilai bahwa Majelis Hakim PN Makassar gagal menghadirkan keadilan dalam menjatuhkan putusan, dengan tidak berdiri pada objektivitas fakta hukum yang hadir dalam persidangan. Sehingga, hal ini menjadi akan preseden yang buruk bagi penegakan hukum dan telah menjatuhkan marwah Pengadilan sebagai “Rumah Keadilan”.

“Mata publik yang selama ini ikut mengawasi proses persidangan, tentu merasakan kekecewaan atas putusan hakim yang gagal menegakkan kebenaran dan keadilan diatas meja hijau, publik telah mencatat nama ‘baik’ yang mulia Majelis Hakim,” tutupnya. (*)

Penulis : Alam/trotoar.id

 Komentar

Berita Terbaru
Politik29 Maret 2024 04:22
Partai NasDem Sulsel Siapkan Arham Basmin Sebagai Calon Kuat di Pilkada Luwu
Dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Partai NasDem di Provinsi Sulawesi Selatan telah menegaskan akan mengusung kader inte...
News28 Maret 2024 22:04
PJ Bupati Luwu Serahkan LKPD TA 2023 ke BPK
Pj. Bupati Luwu, Muh. Saleh, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) T.A. 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perw...
Politik28 Maret 2024 20:16
NasDem Siapkan Fatmawati Rusdi Sebagai Calon Walikota Makassar di Pemilihan 2024
Partai NasDem telah menyiapkan satu nama yang akan didorong maju dalam Pemilihan Walikota Makassar 2024. Nama tersebut adalah Fatmawati Rusdi....
Metro28 Maret 2024 19:39
PD Tidar Sulsel Menggelar Acara Buka Puasa Bersama Ratusan Anak Yatim
Pengurus Daerah Tidar yang juga sayap partai Gerindra menggelar buka puasa bersama ratusan anak yatim di hotel Remcy Makassar ...