MAKASSAR, Trotoar.id — Kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA) pada periode awal pemerintahan menuai apresiasi dari berbagai kalangan.
Pengamat kebijakan publik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menilai arah kebijakan dan implementasi program yang dijalankan pemerintahan MULIA menunjukkan efektivitas, ketepatan sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
“Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, tren kinerja Pemerintah Kota Makassar terus bergerak ke arah positif. Program-program yang dijalankan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga memberikan dampak nyata,” ujar Ras, Senin (4/5/2026).
Baca Juga :
Menurutnya, dalam waktu relatif singkat, fondasi kinerja pemerintahan telah terbangun kuat dengan pendekatan yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Dari sisi pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat mencapai 8,76 dengan kategori mutu pelayanan “sangat baik”.
Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan kualitas layanan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang semakin responsif dan profesional.
Selain itu, survei kebijakan pada Februari 2026 juga menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 80,01 persen atau berada pada kategori tinggi.
Capaian ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa mayoritas masyarakat merasakan langsung manfaat dari kebijakan pemerintah.
“Tingginya kepuasan publik tidak lepas dari konsistensi realisasi program prioritas,” jelasnya.
Ras menyebut sejumlah program strategis yang berkontribusi, di antaranya penataan kota melalui penertiban parkir liar, pembenahan kawasan publik, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) yang kini lebih tertib dan terarah.
Tak hanya dari sisi persepsi publik, kinerja Pemerintah Kota Makassar juga mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri pada April 2026, Makassar ditetapkan sebagai daerah dengan status kinerja tinggi dengan skor 3,6171.
Penilaian tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari capaian pembangunan seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan daerah.
“Dari seluruh indikator tersebut, Makassar menunjukkan performa yang unggul, bahkan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang meraih predikat kinerja tinggi,” ungkap Ras.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan MULIA tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan hasil dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keberhasilan itu, lanjutnya, juga ditopang oleh pendekatan kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, pemangku kepentingan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama,” katanya.
Dari aspek sosial, Makassar juga mencatat kemajuan signifikan. Berdasarkan data SETARA Institute 2026, Kota Makassar berhasil masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia dengan menempati peringkat ke-9.
Capaian tersebut meningkat drastis dibanding Indeks Kota Toleran (IKT) 2024, di mana Makassar sebelumnya berada di posisi ke-52.
Pada IKT 2025 yang diumumkan tahun 2026, posisi tersebut melonjak 43 peringkat.
Di level internasional, Pemerintah Kota Makassar juga menorehkan prestasi melalui program Revitalizing Informal Settlements and Their Environment (RISE) yang masuk dalam lima besar proyek terbaik dunia pada ajang WRI Ross Center Prize for Cities di New York, April 2026.
Ajang tersebut diikuti sekitar 300 kota dari berbagai negara, sebelum akhirnya menetapkan lima finalis dengan inovasi terbaik di bidang lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan.
Ras menegaskan, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa Makassar tidak hanya mengalami kemajuan, tetapi juga percepatan pembangunan dengan arah yang jelas, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Ini membuktikan bahwa kepemimpinan bukan sekadar simbol, melainkan kerja nyata yang kolaboratif dan berorientasi hasil,” pungkasnya. (*)
Komentar