TROTOAR.ID, MAKASSAR — Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendirian Perumda Parkir Makassar kini tengah dalam tahap finalisasi dan kajian yang dilakukan oleh Biro Hukum pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Bila tidak ada halangan maka Pansus DPRD Makassar menargetkan pengesahan Ranperda menjadi Perda ditargetkan Selesai pada maret mendatang
Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Pendirian Perumda Parkir Makassar, Nurul Hidayat mengatakan, Senin pekan depan, Pansus diundang ke Provinsi untuk menyatukan persepsi terkait draft ini agar segera disetujui kemudian bisa diparipurnakan.
“Tapi mungkin belum bisa bulan ini, kami target pada pekan pertama bulan Maret sudah bisa diparipurnakan,” terang Nurul kepada fajar.co.id, di Gedung DPRD Makassar, Kamis (18/2/2021).
Kendalanya kata Politisi Golkar itu adalah lamanya proses penyatuan titik temu terkait kewenangan antara Dishub dan PD Parkir. Sebelumnya memang, kewenangan Dishub lebih besar. Dengan adanya Ranperda ini, titik temu kedua instansi ini diatur.
“PD Parkir nantinya akan lebih besar porsinya mengatur perparkiran di Makassar,” ungkapnya.
Misalnya perparkiran di mini market. Selama ini di setiap minimarket ada tukang parkir yang memungut iuran. Pada dasarnya, beber Nurul, minimarket bebas biaya parkir. Tapi kenyataannya berbeda.
“Salah satu pasal dalam Perda ini akan mengatur soal itu. Nantinya pihak minimarket akan membayar retribusi parkir ke Perumda Parkir. Pajaknya pun nantinya Perumda yang memungut kemudian disetorkan sekaligus ke Bapenda,” ucapnya.
Ranperda ini diproyeksi akan membuat birokrasi lebih simple. Dimana kewenangan Perumda Parkir, Dishub, maupun Bapenda diatur secara seksama.
“Intinya Ranperda ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengatur kewenangan dan batasan-batasan kerja masing-masing agar tidak tumpang tindih,” kuncinya.
Komentar