Politisi Golkar: Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Dalam Prolegnas 2021

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Selasa, 23 Februari 2021 18:37

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin.

TROTOAR.id—Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) penting untuk direvisi. Sebab, menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, dalam penerapannya UU ITE kerap menimbulkan polemik hukum dalam penerapannya, sehingga layak untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. 

“Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU tersebut ke dalam Prolegnas 2021,” kata Azis, Selasa (23/2/2021). 

Ia menilai polemik hukum terkait kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat, telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet dalam UU ITE.

Selain itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi UU ITE.

“Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan,” ujar legislator dapil Lampung II itu. 

Azis menilai polemik terhadap UU ITE terlihat pada Pasal 27 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2. Seperti telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28 J, dijelaskan bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Azis menambahkan, perlu dipahami secara yuridis normatif perihal penyebaran informasi selain teori hukum, juga adanya konvergensi dari empat bidang ilmu, yaitu teknologi, telekomunikasi, informasi, dan komunikasi. Hal itu, menurut dia, meliputi UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 (UU ITE); UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial. (ann/sf)

Penulis : Lt/Al

 Komentar

Berita Terbaru
Legislator PKS Serukan Perpers Legalisasi Miras Dicabut
Nasional02 Maret 2021 02:06
Legislator PKS Serukan Perpers Legalisasi Miras Dicabut
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyerukan agar Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan...
Jokowi ke Artidjo Alkostar
Nasional02 Maret 2021 01:24
Jokowi ke Artidjo Alkostar
Duka cita pemberantas korupsi di Indonesia....
Terima Memori Jabatan di Hari Pertama Kantor, Andi Utta: Urusan Pilkada Selesai Saatnya Kerja
Daerah02 Maret 2021 00:42
Terima Memori Jabatan di Hari Pertama Kantor, Andi Utta: Urusan Pilkada Selesai Saatnya Kerja
TROTOAR.id—Bupati Bulukumba A Muchtar Ali Yusuf bersama Wakil Bupati A Edy Manaf mulai berkantor di Kantor Bupati Bulukumba.  Di hari pertamany...
Truk Tewaskan Dua Pengendara di Gowa dalam Sehari, Polisi Akan Lakukan Pengawasan Khusus
Daerah02 Maret 2021 00:16
Truk Tewaskan Dua Pengendara di Gowa dalam Sehari, Polisi Akan Lakukan Pengawasan Khusus
TROTOAR.id—Untuk mengantisipasi tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Gowa, pihak kepolisian Polres Gowa akan melakukan pengawasan khusus terhadap...