DPRD Makassar Minta Warisan Utang Iqbal Suhaeb Ditelusuri Penggunaannya

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Jumat, 09 April 2021 15:45

Gedung DPRD Kota Makassar, di Jalan AP Pettarani, (trotoar.id).
Gedung DPRD Kota Makassar, di Jalan AP Pettarani, (trotoar.id).

TROTOAR.id – Utang Pemerintah Kota Makassar yang diwariskan oleh Mantan Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb saat menjabat mencapai Rp479 juta lebih. 

Utang tersebut merupakan biaya Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar pada tahun 2019 lalu yang belum dilunasi ke PT Debindo Mega Promo.

Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat menyebut bahwa kalau masalah HUT Kota Makassar itu ada panitianya yang urus dan wali kota meng-acc penggunaan anggarannya.

“Sangat anehlah kalo pemerintah kota masih berutang pada PT Debindo Mega Promo. Dan setiap ada utang yang terjadi di pemerintah kota pada saat itu tentunya tidak terlepas dari siapa yang meng-acc acara tersebut. Sebagai orang yang bertanggung jawab,” kata Anggota Komisi B dari Fraksi Golkar, Jumat (9/4/2021).

Sebelumnya, Iqbal Suhaeb juga mengatakan bahwa utang tersebut bukan lagi urusannya merlainkan urusan pemerintah yang sekarang. Hal ini ditepis oleh Nurul Hidayat.

“Kalau Iqbal suaib mengatakan kalau ini urusan pejabat yang sekarang. Lha! Dia (Iqbal Suhaeb) kan dulu pejabatnya pada saat acara HUT dilaksanakan, berarti beliau yang bertanggung jawab atas semua pada saat itu, kenapa masalah ini baru mencuat sekarang, jadi perlu diklarifikasi juga penggunaan anggaran HUT kota tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, dari komisi yang sama, Mario David juga mengatakan betul utang itu adalah urusan pemkot.

“Betul, semua utang belanja pemkot merupakan utang belanja pemkot, sebagai lembaga yang kredibel Pemkot harus segera melakukan pembayaran, dan itu pasti,” katanya, Jumat (9/4/2021). 

Namun dalam melakukan pembayaran utang belanja, kata Mario, ada beberapa  prosedur yang harus diselesaikan; yakni, utang belanja diajukan pembayarannya oleh SKPD terkait pengguna anggaran, lalu diverifikasi dahulu oleh badan inspektorat dan dicocokkan dengan temuan atau rekomendasi BPK, “Setelahnya akan diverifikasi lagi di BPKAD Kota Makassar,” tuturnya.

“Kami DPRD Makassar akan mengawasi dan mendorong penyelesaian seluruh utang belanja pemkot. Ini menyangkut wibawa dan kredibilitas pemerintah,” kata Mario. (Antho/Trotoar).

 Komentar

Berita Terbaru
Enam Terduga Teroris Bila Mutiara Diamankan Densus 88
Metro13 April 2021 23:48
Enam Terduga Teroris Bila Mutiara Diamankan Densus 88
TROTOAR.ID, MAKASSAR -- Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri kembali mengamankan enam orang terduga teroris kelompok Villa Mutiara Makassar ...
Wabup Sinjai Himbau Warga Siaga Bencana
Daerah13 April 2021 23:24
Wabup Sinjai Himbau Warga Siaga Bencana
TROTOAR.ID, SINJAI -- Pemerintah Kabupaten Sinjai mengajak seluruh komponen masyarakat agar selalu siap siaga dan waspada terhadap terjadinya bencana ...
UPTD SMPN 11 Sinjai Berduka, Istri Kepsek Meninggal
Daerah13 April 2021 21:48
UPTD SMPN 11 Sinjai Berduka, Istri Kepsek Meninggal
TROTOAR.ID, SINJAI -- "Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Turut berduka cita yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas meninggalnya Ibu Ramlah, S.Pd. Bel...
Tingkatkan Pelayanan, Polres Sinjai Lakukan Kerjasama MoU dengan Kantor Pos.
Daerah13 April 2021 21:41
Tingkatkan Pelayanan, Polres Sinjai Lakukan Kerjasama MoU dengan Kantor Pos.
TROTOAR.ID, SINJAI - Polres Sinjai dengan PT. Pos Sinjai melaksanakan Acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) yang dihadiri unsur forkop...