TROTOAR.ID, MAKASSAR, – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (JKN), serta forum komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi Sulsel.
Rakor yang dilaksanakan demi terwujudnya kerjasama yang saling menunjang dengan pihak instansi terkait dalam meningkatkan mutu pelayanan ini, berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Senin, 26 April 2021.
Rapat koordinasi ini dihadiri Deputi Direksi wilayah Sulselbartramal Beno Rahman, Plt Kadis Sosial, Kepala Cabang BPJS kesehatan Makassar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Badan Keuangan dan Aset Sulsel.
Deputi Direksi wilayah Sulselbartramal, Beno Rahman, mengatakan, rapat ini dihadiri oleh para pengambil keputusan, dan membahas mengenai keikutsertaan Jaminan Kesehatan di Sulsel.
“Ada juga data dari beberapa kabupaten yang belum terupdate. Dan itu yang akan kami minta dari dinas terkait untuk masalah data tersebut,” ungkapnya.
Beno berharap, tahun ini semua perusahaan di Sulsel bisa mendaftarkan pegawai/karyawannya untuk tercover jaminan kesehatan.
“Kami berharap agar masyarakat di Sulsel bisa mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Tentunya kami pasti meningkatkan mutu pelayanan yang lebih intens,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Abdul Hayat menyampaikan, perlu dibentuk suatu wadah pertemuan bagi instansi terkait dalam rangka rekrutmen kepesertaan dan melakukan aktifitas strategi untuk mencapai target perluasan kepesertaan program JKN-BPJS Kesehatan. Sehingga, tujuan dari forum ini yakni komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN KIS bisa tercapai.
Menurut Abdul Hayat, untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman atas pelaksanaan program JKN KIS untuk mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan yang optimal bagi seluruh segmen, dibutuhkan komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan pekerja.
“Saya mengingatkan bahwa betapa pentingnya mengenai data. Karena biarpun verifikasi dan validasi data tiap dua tahun sekali, tetap saja ada eror. Dikarenakan, jika ada yang meninggal dunia,” kata Hayat.
Untuk itu, ia berharap agar forum ini nantinya bisa memberikan ide-ide dan gagasan untuk mengoptimalkan keikutsertaan BPJS Kesehatan kepada pemangku kepentingan dan para staf di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel. (*)
Komentar