Firli Bahuri Tak Indahkan Permintaan Jokowi untuk Tidak Berhentikan Novel dkk dari KPK, Alasannya karena Sibuk Kerja

Suriadi
Suriadi

Jumat, 21 Mei 2021 00:03

Ilustrasi Gedung KPK yang dibuat oleh Koalisi Save KPK.
Ilustrasi Gedung KPK yang dibuat oleh Koalisi Save KPK.

TROTOAR.id, Jakarta—Sebelumnya, terlihat Presiden Jokowi dalam pernyataannya atas pemberhentian Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK, tidak merestui tindakan pimpinan KPK Firli Bahuri dkk-nya.

Tak lama pernyataan Jokowi pun viral, akan tetapi Pimpinan KPK tak berbuat apa-apa, menjawab tanggapan kepala negara saja tidak.

“Saya ingin sampaikan juga terkait dengan bagaimana respons KPK terkait dengan arahan Presiden. Kami Pimpinan KPK dan Sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kita bekerja,” kata Firli Bahuri, Kamis, 20 Mei 2021.

Berikut ini pernyataan lengkap Firli Bahuri, Baca di halaman berikutnya:

Tadi dikatakan ada yang bertanya bagaimana keberlangsungan dengan rekan-rekan saya, adik-adik saya yang 75, rapat paripurna KPK yang dihadiri oleh 5 Pimpinan KPK, 5 Anggota Dewas dan Ketua Dewas beserta segenap Eselon I Deputi-Sekjen, Eselon II Direktur dan Kepala Biro yang kita laksanakan pada tanggal 5 Mei 2021 kita membahas bagaimana yang memenuhi syarat terkait dengan tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN dan bagaimana pula dengan yang tidak memenuhi syarat dari tes wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN

Jadi clear, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, semua ada, dan membuka hasil tes wawasan kebangsaan kami buka pada tanggal 5 Mei, kenapa? Karena kami menunggu dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan jam 20.00 malam sehingga hasil tes wawasan kebangsaan kita buka tanggal 5 dan tidak ada pejabat pegawai satu pun yang pernah membaca hasil tes wawasan kebangsaan

Selanjutnya menindaklanjuti terkait dengan bagaimana dengan yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai KPK, kami terus melakukan komunikasi baik Pimpinan maupun Sekjen selaku pejabat pembina kepegawaian, insyaallah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan semangat kebersamaan dengan kementerian/lembaga memberikan kabar mudah-mudahan semua bisa lancar dan pada saatnya mereka akan kita lakukan pelantikan sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil.

Dan ini terus berlangsung komunikasi antara KPK diwakili oleh Sekjen KPK selaku pejabat pembina kepegawaian, Kepala Biro SDM, Kepala Biro Hukum, semua bergerak dan insyaallah bisa lancar

Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan yang 75?

Kami ingin pastikan sampai hari ini tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat, dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk menghentikan dengan hormat maupun tidak hormat, saya harus garis bawahi

Sekaligus menjawab bagaimana dengan penanganan perkara, tentu Pak Ali telah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, terkait dengan keputusan terkait dengan yang tidak memenuhi syarat. Kami ingin pastikan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan harus terus berjalan sehingga rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat, sesuai hasil rapat, rapat paripurna tanggal 5 Mei 2021 tugasnya diberikan kepada pimpinannya, pimpinannya yang mengatur tentang tugas-tugas tersebut termasuk penanganan perkara sehingga kami pastikan tidak ada perkara yang berhenti. Tidak pernah ada perkara yang terlambat, kita pastikan karena sistem KPK adalah sudah berjalan dan yang bekerja bukan perorangan, bukan satu orang tapi semua pegawai dan insan KPK bekerja keras untuk melakukan pemberantasan korupsi secara bersama-sama

Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden, kita pegang teguh dan kita tindaklanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan MenPAN dan Kepala BKN termasuk juga dengan kementerian lain karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kita tindaklanjuti tetapi menindaklanjutinya tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK karena terkait dengan kementerian lembaga lain, ada MenPAN, ada Kumham yang mengatur regulasi, ada Komisi Aparatur Sipil Negara, ada Lembaga Administrasi Negara, ada MenPAN RB dan ada BKN, inilah yang kita kerjasamakan, dan kami mohon maaf tidak ingin mendahului keputusannya tetapi yang pasti hari Selasa kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain, karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal karena kami harus bekerja dengan bersama-sama kementerian dan lembaga

(Al/LtfTrotoar)

 Komentar

Berita Terbaru
News21 Juni 2021 23:42
Kunjungi TPI Sumpang, Andi Ina Ingatkan Protokol Kesehatan
Trotoar.id, Barru -- Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Andi INa Kartika Sari melakukan meninjau proses rehabilitasi bangunan Tempat P...
News21 Juni 2021 22:54
Lengkap dengan para Widyaiswara, Kepala BPSDM Sulsel Temui Bupati Luwu Utara
Lengkap dengan para Widyaiswara, Kepala BPSDM Sulsel Temui Bupati Luwu Utara...
News21 Juni 2021 22:49
Budi Hastuti Sosialisasikan Perda Tentang Kesehatan
Trotoar.Id, Makassar - Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2009 tentang pelayanan ke...