Selain Krisis Akibat Covid-19, ‘Extinction Rebellion Makassar’ Peringatkan Presiden Jokowi: Indonesia Darurat Iklim!

Awal Nur
Awal Nur

Sabtu, 24 Juli 2021 22:12

Aksi yang dilakukan oleh XR Makasaar di sekitar Pantai Losari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sabtu, (24/7) | Dok: XR Mks.
Aksi yang dilakukan oleh XR Makasaar di sekitar Pantai Losari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sabtu, (24/7) | Dok: XR Mks.

TROTOAR.ID, MAKASSAR – Sejumlah aktivis Extinction Rebellion (XR) Makassar melakukan aksi unjuk rasa di Lego-lego CPI, Kota Makassar. 

Para aktivis yang bergerak di bidang lingkungan itu mendesak rencana aksi iklim dan implementasi pengendalian perubahan iklim lebih ambisius yang selaras dengan Perjanjian Paris kepada Presiden Joko Widodo dan delegasi Indonesia di COP26. Aksi yang dilakukan jelang 100 hari menuju konferensi perundingan Perubahan Iklim UNFCCC COP26, Glasgow, Inggris.  

Aksi yang dilakukan didasari atas kekhawatiran akan dampak krisis iklim dan bencana-bencana  yang diprediksi banyak peneliti dunia akan melanda Indonesia di masa depan apabila upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan tidak ambisius. 

Pada laporan lembaga peneliti internasional perubahan iklim, yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa  Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan akan dampak perubahan iklim, karena merupakan negara kepulauan dengan iklim tropis.

“Target penurunan emisi Indonesia dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) update yang sudah di submit pemerintah Indonesia Juli 2021 ke UNFCCC, saat ini tidak memperlihatkan semangat aksi iklim yang ambisius untuk menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia dari permasalahan utama bumi ini yaitu Krisis Iklim,” ungkap Yudi dari Extinction Rebellion.

“Ketidakjujuran kepemimpinan bangsa dan ketidakpahaman rakyat bahwa Indonesia dalam situasi darurat iklim akan membawa lebih banyak rakyat Indonesia pada masalah yang lebih parah seperti ekonomi dan sosial. Dan itu tercermin saat ini pada masa krisis pandemi Covid-19, situasi yang tidak terkendali,” tambahnya. 

Dalam analisis Climate Action Tracker (CAT) rencana pengendalian perubahan iklim Indonesia dinilai masih sangat kurang. M Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisinya hingga 29% tanpa bantuan internasional dan 41% dengan kerjasama internasional. 

Dari komitmen yang dibuat tersebut diprediksi akan membawa bumi ke peningkatan suhu global sebesar 3-4ºC di atas suhu pra-industrialisasi. Nyatanya kenaikan suhu tersebut perlu dibatasi agar tidak melebihi 1,5ºC untuk mencegah bahaya dampak perubahan iklim yang parah. Kini di tahun 2021 ini, 

Badan Meteorologi Dunia (WMO) menyatakan bumi sudah berada di kenaikan suhu 1,2ºC. Dengan kenaikan suhu saat ini, sebanyak 5,5 juta masyarakat Indonesia telah menjadi korban hingga harus mengungsi dan menderita di 6 bulan pertama tahun 2021.

Penurunan emisi Indonesia belum dapat terjadi jika PLTU Batubara masih menjadi sumber energi listrik utama Indonesia hingga tahun 2030. Misi yang dihasilkan dari unit PLTU Batubara adalah sumber utama yang memperparah kenaikan suhu global. 

Sebenarnya, kata Yudi, solusi untuk sektor energi sudah jelas dan tersedia yaitu energi terbarukan yang lebih bersih. Alih-alih mengurangi jumlah PLTU Batubara dan bertransisi ke energi terbarukan, justru tetap merencanakan penambahan unit pembangkit fosil tersebut. 

Bahkan, menurutnya, pemerintah RI belum memiliki rencana untuk memberikan kemudahan dan insentif untuk transisi energi. Dengan alasan finansial dan kesiapan pemerintah.

“Kecanduan energi fosil harus mulai dihentikan sekarang juga dan tidak memberi kemudahan industri ekstraktif dari uang rakyat. Kita tidak bisa ditipu dengan mengandalkan solusi palsu seperti clean coal technology, supercritical coal plant, atau teknologi batubara hijau, terutama karena solusi tersebut tetap akan mengemisikan polutan yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Alam telah menyediakan sumber daya bersih yang kita butuhkan, dan bahkan melimpah,” jelasnya.

Di sektor hutan, pada kenyataannya KLHK belum melakukan pencegahan deforestasi secara ketat dan tindakan hukum yang sesuai. Perizinan terhadap penebangan hutan masih tetap diberikan dengan dalih izin lama yang sudah sesuai prosedur. 

Lebih parahnya, kata dia, hak atas tanah masyarakat adat pun masih dibatasi. Jika tidak ada perubahan dari segi pengelolaan lahan dan hutan, Indonesia akan menjadi gundul dan miskin akan kekayaan alam. Dan target net zero di 2030 untuk sektor kehutanan hanya permainan data dan angka. 

Tiga tuntutan dalam aksi ini adalah : 

1. Deklarasikan Darurat Iklim

Mendeklarasikan darurat iklim agar pemerintah dapat mulai bekerja dengan seluruh lembaga negara lainnya dalam menyegerakan perubahan sistemis. Ini termasuk penyebarluasan kebenaran melalui semua media massa dan lembaga pendidikan agar semua lapisan masyarakat bisa bergerak serentak ke arah yang benar.

2. Mitigasi

Mencabut semua kebijakan yang merusak lingkungan dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan manusia, hewan, lingkungan hidup, dan hak generasi saat ini dan selanjutnya.

3. Demokrasi

Mengesahkan pembentukan dewan rakyat yang adil dan representatif sebagai entitas yang berdaulat untuk menyusun dan mengawasi pelaksanaan seluruh kebijakan yang dibutuhkan untuk keluar dari krisis iklim. Merumuskan kebijakan yang dibutuhkan akan menjadi dasar aksi yang akan dijalankan pemerintah sebagai aksi penanggulangan krisis iklim, yang mengikat secara hukum dan pelaksanaannya bisa dipertanggung-jawabkan dan diawasi masyarakat secara riil.

Mereka juga menyebarkan sebuah petisi online di change.org/stopbencana yang sudah ditandatangani lebih dari 17.000 pendukung. 

Yudi menyebut tuntutan tersebut merupakan peringatan untuk Indonesia bahwa anak muda ada dan bisa bersuara. 

“Tahun 2021 adalah tahun yang krusial dalam hal pengendalian perubahan iklim, karena akan menentukan nasib seluruh masyarakat global di dekade selanjutnya. Tanpa upaya dan rencana ambisius yang serius, bahaya dampak dari krisis iklim akan semakin parah dan rakyat Indonesia  tidak akan bisa menghadapinya,” tutupnya. (Alam)

 Komentar

Berita Terbaru
Politik29 Maret 2024 04:22
Partai NasDem Sulsel Siapkan Arham Basmin Sebagai Calon Kuat di Pilkada Luwu
Dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Partai NasDem di Provinsi Sulawesi Selatan telah menegaskan akan mengusung kader inte...
News28 Maret 2024 22:04
PJ Bupati Luwu Serahkan LKPD TA 2023 ke BPK
Pj. Bupati Luwu, Muh. Saleh, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) T.A. 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perw...
Politik28 Maret 2024 20:16
NasDem Siapkan Fatmawati Rusdi Sebagai Calon Walikota Makassar di Pemilihan 2024
Partai NasDem telah menyiapkan satu nama yang akan didorong maju dalam Pemilihan Walikota Makassar 2024. Nama tersebut adalah Fatmawati Rusdi....
Metro28 Maret 2024 19:39
PD Tidar Sulsel Menggelar Acara Buka Puasa Bersama Ratusan Anak Yatim
Pengurus Daerah Tidar yang juga sayap partai Gerindra menggelar buka puasa bersama ratusan anak yatim di hotel Remcy Makassar ...