JAKARTA – Politisi NasDem Fahmi Alkatiri mengkritisi rencana pemerintah terkait vaksin berbayar untuk kelompok masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi.
Hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa langkah ini untuk mendukung percepatan vaksinasi, selain melalui vaksin gratis.
Tetapi bagi Anggota DPRD Kota Batu ini bahwa rencana tersebut ialah untuk berdagang dengan mengambil uang rakyat dari situasi wabah pandemi covid-19.
Bahkan Fahmi juga menyebut bahwa ini bukan bisnis tetapi ini adalah merampok uang rakyat kecil. “Mereka sudah rencanakan berdagang pula. Ambil cuan dari wabah plandemi. Namanya merampok rakyat kecil wooi,” tulis Fahmi Alkatiri di akun twitternya @FKadrun, Rabu (25/8).
Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa upaya percepatan vaksinasi di tahun ini dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN.
“Kemudian pada tahun 2022 akan ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, dikutip dari laman katadata. Selasa (24/8).
Sri Mulyani menyebut pemerintah telah berhasil mencapai target vaksinasi harian 1 juta dosis per hari sejak Juni 2021.
Kendati demikian, percepatan vaksinasi masih akan terus didorong dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri serta bidan yang dikoordinasikan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kementerian Keuangan juga masih akan meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain untuk menjaga ketersediaan vaksin.
Selain itu, terus meningkatkan dukungan terhadap vaksin merah putih, dengan melibatkan kerja sama berbagai pihak
Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mendorong vaksinasi adalah dengan meningkatkan anggaran kesehatan. (Alam)
Komentar