Trotoar.id, Makassar — Menyikapinya banyaknya persoalan yang terjadi di beberapa Musyawarah Daerah di Partai Golkar di Sulawesi Selatan, mendapat tanggapan dari para senior Partai Golkar
Salah satunya senior Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Irwan Natsir yang mengatakan kisruh di beberapa daerah tidak lepas dari campur tangan DPD I
Sehingga banyak kader partai Golkar menolak kebijakan pencopotan sejumlah pimpinan kecamatan bukan saja di Bulukumba tetapi di hampir semua daerah yang menggelar musda di berlakukan sama.
“Kegaduhan ini terjadi tidak lepas dari campur tangan DPD I, dimana dikatakan jika beberapa pincam dicopot oleh Plt dan menunjuk Pkt Pincam, apa lagi itu jelas bertentangan dengan peraturan organisasi Partai Golkar nomor 02 tahun 2020” Kata Irwan Natsir
Olehnya itu DPP harus segera mengambil sikap tegas atas kondisi yang terjadi di Sulsel, bagaimanapun kondisi yang terjadi akan akan berpengaruh pada upaya golkar memenangkan pilpres dan pemilu di Sulsel
Hingga Irwan menegaskan DPP tidak bisa tinggal diam begitu saja melihat kondisi yang terjadi, maka dari itu, DPP harus segera membenahi DPD I jika Perlu DPP menunjuk Plt ketua Golkar Sulsel
“Salah satu poin kami dalam surat keberatan kami ke DPP, terkait sikap DPD I yakin mencopot Ketua DPD I Golkar Sulsel, karena sumber masalah ada pada kebijakan yang disetujui oleh DPD I,” Tegas Mantan Wakil Sekretaris dan BSN Golkar Bulukumba
Apa lagi dikatakan saya ini masih ada dua daerah yang belum menuntaskan musda yakni Luwu Timur dan Kota Parepare sendiri.
Sebelumnya DPP pada 22 Agustus kemarin menyampaikan instruksi kepada DPD I untuk segera menyelesaikan Musda delapan daerah tersisa dalam waktu 14 Hari, namun batas waktu yang diberikan DPP belum bisa diselesaikan DPD I.
“Kemarin kan sudah ada Instruksikan DPP soal batas waktu 14 Hari menuntaskan musda 8 Daerah, namun kenyataanya sampai saat ini itu tidak bisa dilakukan DPD I, DPP harus konsisten dengan instruksinya,” Jelas Irwan
Apalagi dia katakan jika kondisi yang terjadi di luwu Timur merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi dimana dua Plt dianggap gagal dalam menjalankan amanah menuntaskan musda partai Golkar , jika seperti itu siapa yang harus disalahkan?
Apakah Plt yang ditunjuk ketua DPD I atau yang menunjuk Plt itu yang harus disalahkan, karena bukan musda yang adem di hadapi tetapi musda yang gaduh, bahkan itu juga terjadi di Tana Toraja, dan Bulukumba dimana kader Partai Golkar menyegel kantor sebagai bentuk keprihatinan atas sikap Plt yang diamini oleh DPD I Golkar Sulsel
Apalagi dikatakan jika Partai Golkar akan menghadapi verifikasi yang dilakukan oleh KOU pada bulan Maret 2022, dan jika kondisi saat ini dibiarkan maka Golkar akan mengalami kerugian yang besar kedepannya
Belum lagi di tambahkan Partai lain, saat ini sudah mulai bergerak massif hingga di tingkat tataran paling bawah, mereka bekerja dalam membentuk struktur, mengingat peluang kemenangan akan diraih melihat kesiapan dari struktur Partai itu sendiri
“Kita di Pemilu dan Pilpres ingin menang atau tidak, kalau mau menang Kita harus mempersiapkan diri, bukan justru menghabiskan energi pada kegaduhan yang terjadi selama ini, ” Pungkasnya
Komentar