MAKASSAR – Demonstran yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) mendatangi Gedung Kantor DPRD Makassar, di Jalan AP Pettarani, Selasa (12/10) siang tadi.
Didominasi juru parkir Jalan Pengayoman dan Boulevard, Makassar, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengelolaan perparkiran yang semakin amburadul.
Kedatangan Serikat Jukir itu dipimpin oleh Petrus Sihombing. Pihaknya menilai bahwa penarikan retribusi parkir dan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tumpang tindih pada pelaksanaan penarikan retribusi antara Bapenda dan Perumda Parkir Makassar.
Baca Juga :
Dalam tuntutannya, mereka mendukung Wali Kota Makassar mengevaluasi sekaligus membubarkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir, dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan. Sedangkan untuk pengelolaan pajak parkir dikelola oleh Bapenda.
“Kami juga meminta untuk mencabut atau meniadakan sejumlah parkir elektronik yang terletak di Jalan Boulevard dan Jalan Pengayoman,” pungkasnya.
Aspirasi ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin NH didampingi Wakil Ketua Komisi B Andi Hadi Ibrahim Baso, Senin (12/10/2021) di ruang Penerimaan Aspirasi DPRD Makassar.
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Nurhaldin menyampaikan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait lalu meneruskan aspirasi ini untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mediasi yang akan menghasilkan rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh eksekutif.
“Selaku Pimpinan DPRD, saya sendiri akan meneruskan aspirasi ini hingga dilakukan RDP dengan pihak terkait untuk menemukan duduk perkara yang dihadapi oleh teman-teman jukir dan sekaligus menemukan solusi yang benar-benar mengedepankan kemanusiaan,” tutup Legislator Golkar itu.
Komentar