Kejati Sulsel Persiapkan Pelimpahan ke Pengadilan, 13 Tersangka Korupsi RS Batua Masih Ditahan

MAKASSAR—Para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua Makassar masih ditahan.

Mereka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Polda Sulsel, pada Rabu, 12 Januari 2022.

Setelah pelimpahan tahap kedua ini, 13 tersangka tetap berada di balik jeruji. 

Pihak Kejaksaan memutuskan untuk tetap melakukan penahanan untuk mempermudah proses selanjutnya.

“Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan dalam rangka persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Idil, Rabu (12/1).

Sebelumnya, Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel melakukan penahanan terhadap 13 tersangka. Penahanan tersangka dilakukan karena dianggap penting untuk memudahkan proses penyelesaian kasus tersebut.

“Bener. Malam ini sudah ditahan. Memang sudah saatnya harus ditahan. Supaya aman untuk tahap duanya,” kata Dirkrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widony, pads Kamis (30/12/2021), malam..

Diketahui, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RS Batua Makassar telah menelan biaya sebesar Rp25,5 miliar yang dianggarkan melalui APBD Kota Makassar 2018 lalu.

Ke-13 tersangka itu, yakni AN selaku pengguna anggaran (PA), SR kuasa pengguna anggaran (KPA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), MA pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan FM panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP).

Kemudian, HS, MW, dan AS dari kelompok kerja (pokja) III, MK Direktur PT SA, AIHS selaku kuasa Direktur PT SA, AEH selaku Direktur PT TMSS, DR dan APR selaku konsultan pengawas CV SL, dan RP selaku Inspektur Pengawasan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), telah terjadi kerugian negara sekitar Rp22 miliar lebih terhadap pembangunan RS tersebut.

Penyidik menjerat 13 tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo 55 ayat (1) ke 1E KUHP.