MAKASSAR – BPTN Kementerian Perdagangan (Kemendag) wilayah Makassar bersama Perumda Pasar menggelar pertemuan monitoring satu harga terkait kenaikan harga Minyak Goreng di pasar tradisional.
Dalam pertemuan itu, Hendyansyah, Ketua Tim Tata Niaga Barang Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar, Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa monitoring dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan peraturan Menteri Perdagangan terkait Harga Eceran Tertinggi satu harga, sekaligus memenuhi rapat koordinasi bersama.
Hendyansyah memberikan informasi bahwa sudah ditetapkan kebijakan HET Migor Sawit melalui Permendag Nomor 06 Tahun 2022, berlaku efektif 1 Februari 2022 dan mencabut Permendag 03 Tahun 2022 terkait penyediaan Minyak Goreng Untuk Kebutuhan Masyarakat oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Baca Juga :
“Ini merupakan tindak lanjut kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) eceran satu harga minyak goreng. Jadi sama-sama kita akan lakukan Monitoring sekaligus pengawasannya, menelusur sampai sejauh mana penyebab kenaikan harga Migor baik di pasar tradisional maupun pasar modern dan apa yang terjadi,” tutur Hendyansyah.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait harga minyak goreng dengan HET Rp14 Ribu 1 per liter untuk kemasan premium, Rp 13.500/ltr untuk kemasan sederhana dan Rp 11.500 per liter untuk Migor curah.
“Tim ini mendiskusikan dengan pihak Perumda Pasar untuk melakukan monitoring ketersediaan, distribusi dan penjualan minyak goreng di pasar tradisional,” ujarnya.
Dikatakan, kebijakan satu harga ini untuk menelusuri dan mencari adanya indikasi-indikasi permainan di mata rantai distribusi.
“Kita akan buktikan sampai dimana ditemukan indikator adanya permainan. Nantinya kita melakukan satu upaya yang intinya berujung pada ketersediaan menjadi stabil agar masyarakat dapat memperoleh kembali harga normal,” terangnya.
Olehnya, diharapkan dalam pertemuan tersebut sebagai upaya memformulasikan bersama untuk memutus mata rantai yang menghambat distribusi.
“Jadi bisa jadi adanya dugaan pelanggaran dalam mata rantai distribusi tersebut. Dengan pertemuan ini pula diharapkan adanya formulasi dan mediasi mencari solusi secara bersama-sama,” pungkasnya.
Sementara, Pejabat Direksi Perumda Pasar Syamsul Bahri mengatakan menyambut baik kehadiran tim monitoring dari Balai Pengawasan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan wilayah Makassar tersebut.
“Pada dasarnya kami dari Perumda Pasar menyambut baik kehadiran Tim ini karena bagaimanapun kami dari Perumda Pasar adalah ujung tombak. Sehingga kita lakukan sinergy pemantauan, pengamatan terhadap pendistribusian dan penjualan minyak goreng di pasar-pasar,” ujar Anchu sapaan akrab mantan Kepala bagian Umum ini.
Lebih lanjut, dikatakan sebagaimana telah diatur bahwa Perumda Pasar Makassar Raya bergerak dalam pelayanan umum dan pendapatan, serta menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar, termasuk menyediakan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen.
“Dalam melaksanakan usahanya, legitimasi Perumda Pasar Makassar ada dua yakni pelayanan dan Pendapatan. Salah satu bentuk pelayanan kita adalah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain. Seperti sekarang ini dengan kehadiran Tim Tata Niaga Kementerian Perdagangan. Agar kestabilan harga sesuai harapan Pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya. (*)
Komentar