Jakarta, trotoar.id – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan soal wacana penundaan Pemilu 2024 saat berbicara di kanal YouTube Deddy Corbuzier.
Luhut mengklaim rujukannya pada big data yang memuat percakapan 110 juta masyarakat di media sosial menyetujui penundaan pemilu.
Ia menjelaskan, masyarakat juga tidak mau gaduh dan terbelah karena pemilu 2024 yang dinilai akan berdampak pada stabilitas negara.
Lebih jauh dijelaskan bahwa selain pemilih Golkar, PKB, klaim Luhut, PDIP, Gerindra dan Demokrat juga setuju pemilu ditunda.
Luhut menegaskan partai politik seharusnya mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat untuk menunda pemilu dan memprosesnya secara politik di MPR.
Ini sah-sah saja lho! Kata Luhut.
Selain itu, anggaran pemilu senilai Rp 110 triliun juga dinilai terlalu besar dan menjadi pemborosan di tengah kondisi ekonomi yang krisis akibat pandemi Covid-19.
Ditanggapi, Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira meminta Luhut hati-hati mengatasnamakan rakyat demi mempertahankan kekuasaan.
“Hati-hatilah mengatasnamakan rakyat hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Nanti rakyat marah,” ujar Andreas, Sabtu (12/3/2022).
Ia mengajak semua pihak untuk belajar sejarah perpolitikan di Indonesia, “Mari belajar dari sejarah,” ungkapnya.
Luhut diajak mengingat kembali detik-detik kejatuhan Soeharto.
Ketika itu tahun 1997, kata Andres, Harmoko yang saat itu menjabat Ketua MPR melapor ke Presiden Soeharto.
Harmoko kepada Soeharto melapor bahwa rakyat masih menghendaki ‘bapak’ dipilih oleh MPR menjadi presiden untuk ketujuh kalinya.
Setahun setelahnya, tepat pada 1998, malah Harmoko sendirilah yang mengetuk palu memberhentikan Soeharto sebagai presiden setelah Soeharto mengundurkan diri 22 Mei 1998.
Menurut Andreas, sejarah tersebut setidaknya menjadi pelajaran penting agar tidak melanggar konstitusi hanya demi mempertahankan kekuasaan.
Andreas juga mempertanyakan kebenaran big data versi Luhut tersebut. Apalagi, Luhut menyebut pemilih PDIP juga mendukung penundaan Pemilu 2024.
“(Data) dari mana? Jangan kita menjerumuskan Jokowi dengan klaim-klaim seperti itu (big data),” kata Andreas. (*)
Komentar