Trotoar.id, Bulukumba – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bulukumba Rudy Ramlan menyikapi soal dualisme kepengurusan pengurus Islami Center Datu Ditiro.
Dia menyatakan bangunan Masjid yang berada di atas asetilik pemerintah dimulai di bangun di era kepemimpinan A. Patabai Pabokori.
Kemudian dilanjutkan oleh Bupati Bulukumba menjadi pusat kegiatan social keagamaan yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kepengurusannya ditetapkan oleh Bupati Bulukumba.
Sejak berdirinya Masjid ICDT, Pengurusnya ditetapkan melalui SK Bupati dan ini telah sesuai dengan standar Idarah (Managemen).
Pengurus Masjid ini ditetapkan dan dilantik oleh Bupati dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 (dua) periode dan kepengurusannya terdiri dari Perwakilan Pemerintah, Organisasi Islam dan perwakilan masyarakat.
Pada tanggal 5 April 2022, Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba tentang Pembentukan Pengurus Islamic Centre Dato’ Tiro Kabupaten Bulukumba Masa Bakti 2022 – 2025.
“Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa Pengurus Masjid yang sah adalah Kepengurusan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bulukumba, sehingga yang berhak untuk menjalankan roda organisasi adalah orang – orang yang tersebut namanya dalam Keputusan Bupati tersebut.” Kata Rudy Ramlan
Menyikapi apa yang terjadi hari ini, adanya kelompok yang mengatasnamakan dirinya adalah Pengurus Masjid ICDT berdasarkan Keputusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Bulukumba Tanggal 15 Mei 2022 adalah hal yang KELIRU, ILEGAL DAN SABOTASE karena pengukuhan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II / 802 Tahun 2014.
Apa yang telah dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan dirinya adalah pengurus ICDT tanpa disadari dapat menjadi penyebab terjadinya perpecahan antar umat muslim di Kabupaten Bulukumba.
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bulukumba menghimbau kepada pihak yang telah mencoba mengadu domba umat muslim Kabupaten Bulukumba untuk menahan diri dan lebih bijaksana serta melakukan penyampaian permohonan maaf kepada Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bulukumba atas kegaduhan yang terjadi agar terhindar dari hal – hal yang menyimpang dari ketentuan serta terhindar dari hal yang dapat merugikan diri sendiri dan dapat berdampak hukum.
Demikian tanggapan ini kami sampaikan dan kami memohon doa restu umat muslim kabupaten Bulukumba agar Kepengurusan Baru yang telah ditetapkan oleh Bupati Bulukumba dan akan dikukuhkan oleh Bupati Bulukumba dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengelola Masjid ICDT sesuai dengan aturan pengelolaan masjid dan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Komentar