LUWU UTARA, TROTOAR.ID — Persaingan memperebutkan kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara mulai memperlihatkan dinamika.
Megawati Jamal dikabarkan telah memperoleh diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda). Namun, restu tersebut belum otomatis menjamin dukungan pemilik suara.
Politikus berlatar belakang pengusaha itu mengklaim akan menerima Diskresi atau persetujuan khusus dari DPP Golkar untuk memenuhi persyaratan pencalonan Ketua DPD II Golkar Luwu Utara.
Penyerahan surat diskresi tersebut dijadwalkan berlangsung di Kantor DPD I Golkar Sulawesi Selatan Sabtu 14 November besok
“Iya, insyaallah besok itu penyerahan diskresi di kantor DPD I Golkar Sulsel,” kata Megawati.
Diskresi merupakan kewenangan khusus pimpinan partai untuk memberikan pengecualian terhadap persyaratan tertentu bagi kandidat yang hendak maju dalam kontestasi kepemimpinan.
Melalui kebijakan tersebut, figur yang belum memenuhi ketentuan organisasi tertentu tetap dapat memperoleh kesempatan mengikuti proses pencalonan.
Meski demikian, diskresi tidak bisa dimaknai sebagai tiket otomatis menuju kursi ketua.
Ada perbedaan mendasar antara kelayakan administratif untuk mencalonkan diri dan kemampuan memperoleh dukungan dalam forum Musda.
Diskresi membuka pintu pencalonan, sedangkan keterpilihan tetap bergantung pada mekanisme pemilihan dan suara peserta yang memiliki hak suara.
Di tengah perkembangan tersebut, nama mantan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, masih menjadi bagian dari perbincangan politik internal Golkar.
Kehadiran nama Indah membuat peta persaingan menuju kursi Ketua DPD II Golkar Luwu Utara belum dapat dianggap selesai hanya dengan terbitnya diskresi bagi salah satu kandidat.
Indah disebut memiliki hubungan komunikasi yang cukup dekat dengan sejumlah Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar di Luwu Utara.
Posisi PK menjadi penting karena merupakan salah satu unsur pemilik suara dalam Musda yang ikut menentukan arah kepemimpinan partai di tingkat kabupaten.
Artinya, selain memenuhi persyaratan pencalonan, setiap kandidat juga harus membangun komunikasi politik dan konsolidasi dengan pemilik suara.
Dukungan di tingkat kecamatan menjadi bagian dari dinamika yang tidak dapat diabaikan dalam proses pemilihan Ketua DPD II.
Dalam konteks ini, diskresi yang dikantongi Megawati Jamal menjadi modal untuk melewati kendala persyaratan pencalonan.
Namun, surat tersebut tidak serta-merta mengikat pilihan PK maupun pemilik suara lainnya. Dukungan politik tetap harus diperjuangkan melalui komunikasi dan mekanisme organisasi.
Karena itu, kontestasi Golkar Luwu Utara tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memperoleh persetujuan dari DPP, tetapi juga bagaimana masing-masing figur membangun dukungan di tingkat akar rumput partai.
Persetujuan dari pusat dan suara dari daerah merupakan dua aspek berbeda dalam proses pergantian kepemimpinan.
Menjelang pelaksanaan Musda, dinamika dukungan serta kepastian figur yang akan bertarung masih menjadi perhatian kader Golkar Luwu Utara.
Diskresi telah membuka jalan bagi Megawati Jamal untuk maju, tetapi keputusan akhir mengenai siapa yang memimpin DPD II Golkar Luwu Utara tetap berada dalam mekanisme Musda.
Komentar