MAKASSAR, TROTOAR.ID — Perebutan kursi Ketua DPD Partai Golkar di sejumlah daerah tidak hanya berlangsung melalui konsolidasi dukungan dan lobi politik.
Ada satu hal lain yang kini menjadi perhatian sejumlah bakal calon, yakni surat diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Diskresi tersebut menjadi sesuatu yang dinantikan, terutama oleh figur yang memiliki keinginan maju sebagai calon ketua, tetapi belum memenuhi satu atau beberapa persyaratan formal sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi Partai Golkar.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting: apa sebenarnya diskresi dalam mekanisme pencalonan Ketua DPD Golkar?
Apakah surat tersebut menjadi tiket untuk menduduki kursi ketua, atau hanya memberikan kesempatan kepada seseorang untuk ikut berkompetisi dalam Musyawarah Daerah (Musda)?
Mantan Ketua Golkar Makassar Farouk M Betta mengungkapkan, diskresi dalam konteks organisasi Partai Golkar dapat dipahami sebagai kebijakan atau pengecualian yang diberikan oleh DPP terhadap persyaratan tertentu bagi bakal calon ketua.
“Diskresi merupakan surat pengecualian yang diberikan kepada calon yang belum memenuhi syarat secara administratif, seperti belum satu periode menjadi pengurus,” katanya
Diskresi juga dikatakan ruang mekanisme bagi figur yang belum memenuhi ketentuan administratif atau persyaratan kaderisasi tertentu agar tetap dapat mengikuti proses pencalonan.
Dalam aturan kepartaian, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pimpinan Golkar.
AD/ART Partai Golkar, misalnya, mengatur persyaratan keanggotaan aktif sekurang-kurangnya lima tahun, tidak pernah menjadi anggota partai politik lain, serta persyaratan pengalaman kepengurusan pada tingkatan tertentu.
Ketentuan teknis pencalonan juga dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan Musda.
Di sinilah diskresi memiliki peran. Ketika seorang bakal calon belum memenuhi persyaratan tertentu, keputusan DPP dapat memberikan pengecualian sesuai ruang kewenangan yang dimiliki pimpinan partai.
Namun, cakupan pengecualian itu tetap harus dilihat berdasarkan isi surat diskresi dan ketentuan organisasi yang berlaku. Diskresi tidak serta-merta menghapus seluruh persyaratan pencalonan.
Hal penting yang perlu dipahami, diskresi bukanlah surat penetapan seseorang sebagai ketua. Surat tersebut juga tidak otomatis menjadikan pemiliknya sebagai kandidat yang pasti terpilih.
Diskresi pada dasarnya membuka pintu pencalonan, sedangkan proses untuk mendapatkan dukungan dan memenangkan Musda tetap harus dijalani melalui mekanisme organisasi.
Dalam mekanisme Musda, dukungan pemilik suara menjadi faktor tersendiri. Pada pelaksanaan Musda Golkar Sulsel, misalnya, persyaratan dukungan minimal 30 persen dari pemilik suara menjadi salah satu ketentuan pencalonan yang tetap harus dipenuhi.
Artinya, meskipun telah mengantongi diskresi, seorang bakal calon tetap perlu melakukan konsolidasi dan memperoleh dukungan sesuai aturan yang berlaku.
Pengalaman Musda Golkar Sulsel 2026 memberikan gambaran mengenai hal tersebut.
Ilham Arief Sirajuddin (IAS) memperoleh diskresi dari Bahlil Lahadalia untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel karena persoalan persyaratan masa keanggotaan setelah pernah berada di partai lain.
Namun, diskresi itu tidak menghilangkan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan dukungan dari pemilik suara.
Dengan demikian, ada dua tahapan yang tidak boleh dicampur adukkan pertama, pemenuhan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri, termasuk pengecualian yang diberikan melalui diskresi.
Kedua, proses memperoleh dukungan dan menentukan keterpilihan dalam Musda. Keduanya memiliki fungsi dan konsekuensi yang berbeda.
Karena itu, berburu diskresi tidak boleh dimaknai sebagai upaya memperoleh jaminan kemenangan.
Surat dari Ketua Umum memang dapat membuka jalan bagi figur yang sebelumnya terkendala persyaratan, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada mekanisme Musda, dukungan pemilik suara, serta ketentuan organisasi yang berlaku.
Diskresi memberikan kesempatan untuk bertarung, bukan memberikan hak untuk menang.
Komentar