MAKASSAR, TROTOAR.ID — Persaingan menuju kursi Ketua DPD II Partai Golkar di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menerbitkan lima diskresi bagi kandidat yang akan maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) di lima kabupaten.
Lima diskresi tersebut masing-masing diperuntukkan bagi kandidat di Kabupaten Soppeng, Jeneponto, Luwu Utara, Selayar, serta satu daerah lainnya yang belum disebutkan.
Dokumen persetujuan itu dijadwalkan diserahkan langsung oleh Ketua DPD I Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), di Markas Besar Golkar Sulsel, Sabtu (14/11/2026).
Penerbitan diskresi menjadi perhatian karena memberikan kesempatan kepada sejumlah kandidat yang belum memenuhi persyaratan organisasi untuk mengikuti kontestasi pemilihan Ketua DPD II. Kebijakan tersebut sekaligus membuka jalan bagi mereka untuk melanjutkan proses pencalonan dalam Musda.
Dari lima penerima diskresi, empat di antaranya merupakan kader yang relatif baru bergabung dengan Partai Golkar.
Sementara satu kandidat lainnya adalah petahana, Andi Kaswadi Razak, yang bersiap kembali maju untuk mempertahankan kursi Ketua DPD II Golkar Soppeng demi periode keempat.
Korbid Kepartaian DPD I Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri, menjelaskan bahwa penerbitan diskresi merupakan kewenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Ia bahkan menyebut diskresi sebagai instrumen khusus yang memiliki arti penting bagi kandidat yang membutuhkan persetujuan tersebut.
“Itu hak Ketua Umum. Diskresi itu juga bagaikan surat sakti,” kata Armin.
Secara organisasi, diskresi diperlukan karena sejumlah kandidat belum memenuhi ketentuan masa keanggotaan maupun masa kepengurusan yang menjadi persyaratan untuk maju sebagai calon Ketua DPD II Golkar.
Beberapa di antaranya bahkan belum genap menjalani satu periode kepengurusan sejak bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Bagi empat kader pendatang baru, diskresi menjadi pintu untuk memperoleh kelonggaran atas persyaratan organisasi sehingga tetap dapat mengikuti proses pencalonan.
Tanpa persetujuan khusus tersebut, mereka berpotensi terkendala ketentuan yang berlaku dalam mekanisme Musda.
Sementara itu, Andi Kaswadi Razak menjadi satu-satunya kandidat petahana dalam daftar penerima diskresi.
Mantan Bupati Soppeng tersebut membutuhkan persetujuan khusus untuk kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD II Golkar Soppeng untuk periode keempat.
Penyerahan lima diskresi oleh IAS pada Sabtu mendatang menjadi tahapan penting menjelang pelaksanaan Musda di daerah masing-masing.
Setelah menerima dokumen tersebut, para kandidat dapat melanjutkan proses pencalonan sesuai mekanisme dan ketentuan organisasi Partai Golkar.
Terbitnya lima diskresi ini memperlihatkan bahwa dinamika Musda Golkar di Sulsel tidak hanya berkaitan dengan perebutan posisi ketua, tetapi juga menyangkut kewenangan DPP dalam memberikan persetujuan khusus bagi kandidat.
Konsolidasi di tingkat kabupaten pun menjadi bagian dari agenda DPD I Golkar Sulsel untuk menata dan memperkuat kepengurusan partai.
Komentar