Trotoar.id,Makassar Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan bersama Komisi Pemilihan Umum dan Bandan Pengawas Pemilu menandatangani penyerahan dana Hibah pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel November 2024
Penandatanganan Naskah Penyerahan Dana Hibah Pemilukada dilakukan Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin bersama dengan Ketua KPU Hasbullah dan Ketua Bawaslu Sulsle Mardiana Rusli
“Kita bersyukur hari ini kita bisa menandatangani NPHD untuk mendukung kegiatan Pemilukada Provinsi Sulsel, dan Sulsel merupakan provinsi ketiga yang telah menandatangani NPHD,” kata Bahtiar Baharuddin
Baca Juga :
Penandatangan Lanjut Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kemendagri Bahtiar merupakan wujud dan konsistensi dalam mensukseskan Pemilukada serentak
Apa lagi alokasi anggaran Pilkada sebesar 40 persen merupakan Perintah dari UU dan instruksi pemerintah pusat yang harus dilaksanakan apapun yang terjadi
“Alokasi anggaran Pilkada merupakan perintah UU, DNA instruksi pemerintah pusat, sehingga apa pun yang terjadi alokasi anggaran harus masuk dalam APBD 2023, Ingat ini sudah ditegaskan dalam UU,” katanya
Jadi daerah yang menurutnya belum mengalokasikan anggaran Pilkada 2024 merupakan daerah yang tidak taat dengan UU DNA perintah pemerintah Pusat,
Sehingga jelasnya daerah yang belum mengalokasikan anggaran akan di bina pihaknya tidak akan memberikan dana hibah Daerah jika alokasi anggaran Pilkada belum masuk dalam badan tubuh APBD
Sementara itu Ketua KPU Sulsel Hasbullah yang menerima dana hibah pilkada, bersyukur dan berterima kasih kepada pemprov dan DPRD Sulsel yang telah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk mendukung pelaksanaan Ayana aj Pilkada
“Kita bersyukur Pemerintah Provinsi dan DPRD telah mengalokasikan anggaran pilkada gubernur dan wakil gubernur, ini membuktikan kesiapan kita dalam menyukseskan Pemilukada 2024,” kata Hasbullah
Dia menjelaskan untuk pilkada Gubernur alokasi anggaran yang dibutuhkan KPU sebesar 387 miliar dan tahun ini sudah ada 40 persen alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah provinsi
“Dari Rp224 miliar yang dialokasikan KPU kebagian Rp150 Miliar lebih sepenuhnya Rp 60 miliar untuk Bawaslu, selebihnya untuk pengamanan TNI Polri,”
Komentar