MAKASSAR, TROTOAR.ID — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Nirawati, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
Ia menilai, lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) berpotensi menggerus tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi siswa.
Menurut Nirawati, sejumlah kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat menjadi alarm serius bahwa tata kelola dapur MBG masih bermasalah dan membutuhkan pembenahan segera.
“Standar mutu dan kualitas makanan tidak bisa ditawar. Kalau ini diabaikan, justru berisiko merugikan kesehatan siswa,” tegasnya.
Ia menekankan, program MBG tidak sekadar soal distribusi makanan, melainkan menyangkut kualitas gizi, keamanan konsumsi, dan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Karena itu, ia mendorong adanya standar yang lebih tegas dan terukur, mulai dari proses pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Nirawati juga menyoroti lemahnya proses verifikasi awal terhadap dapur MBG yang dinilai belum dilakukan secara ketat sebelum operasional berjalan.
Padahal, menurutnya, proses verifikasi lapangan menjadi kunci untuk memastikan dapur benar-benar siap dari sisi fasilitas, manajemen, hingga kelayakan higienitas.
Ia mengungkapkan, di Sulawesi Selatan sendiri lebih dari 100 dapur MBG telah disuspensi oleh Badan Gizi Nasional karena tidak memenuhi standar pengelolaan.
Fakta tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan kasus sporadis, melainkan indikasi adanya masalah sistemik dalam implementasi program di lapangan.
Lebih jauh, Nirawati menilai perlunya penguatan pengawasan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap kualitas layanan dapur MBG.
Ia juga mendorong adanya standarisasi bahan baku secara nasional, guna memastikan kualitas makanan tetap konsisten dan tidak menyimpang dari tujuan program.
“Kalau bahan baku tidak dikontrol, maka kualitas hasil akhirnya juga tidak akan terjamin,” ujarnya.
Sebagai Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, ia menegaskan bahwa aspek kesehatan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang menyasar siswa.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi dari kualitas gizi dan keamanan makanan yang benar-benar dirasakan siswa.
Ia pun meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG, termasuk memperketat sistem pengawasan dan penegakan sanksi bagi pengelola yang tidak patuh.
“Jangan sampai program yang baik justru kehilangan substansi hanya karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Komentar