Pemkot makassar

Walikota Makassar Akan Tindak Lanjuti Keluhan Pengusaha Hiburan Soal Kenaikan Pajak

Suriadi
Suriadi

Rabu, 24 Januari 2024 18:55

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama dengan pelaku usaha industri pariwisata, yang diwakili oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Usaha
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama dengan pelaku usaha industri pariwisata, yang diwakili oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Usaha

Trotoar.id, Makassar — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama dengan pelaku usaha industri pariwisata, yang diwakili oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), menggelar pertemuan pada Rabu (24/01/2024) di Balai Kota Makassar untuk membahas keluhan terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 75%.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Kepala Badan Pendapatan Daerah, Firman Pagarra, dan Sekretaris Dinas Pariwisata, Irma Awalia. Mereka membahas dampak dari kebijakan kenaikan pajak hiburan yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 Poin 2.

Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti keluhan pelaku usaha industri pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beliau juga merespons surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu.

Dalam upaya mencari solusi, Danny Pomanto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menelaah surat dari Mendagri dan mempertimbangkan penurunan besaran pajak. Meskipun mengakui bahwa kenaikan pajak hingga 75% memberatkan pelaku usaha, Danny Pomanto menekankan perlunya penelitian untuk menentukan porsi pajak yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, menyambut baik respons positif Wali Kota dan meminta Pemkot Makassar merevisi regulasi yang mengatur penarikan pajak hiburan. Ia bersama PHRI, AUHM, dan GIPI mengusulkan agar pajak hiburan malam diturunkan ke angka 10%, mengingat dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha pada kenaikan sebesar 75%.

Dalam menghadapi situasi ini, pihak PHRI, AUHM, dan GIPI berharap agar revisi regulasi dapat membuat suasana kondusif bagi industri pariwisata di Makassar. Mereka menyoroti bahwa pajak sebesar 25% saja telah memberikan dampak negatif pada pelaku usaha, dan angka ideal pajak hiburan seharusnya berada pada 10%.

Hiburan Malam (AUHM), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), menggelar pertemuan pada Rabu (24/01/2024) di Balai Kota Makassar untuk membahas keluhan terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 75%.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Kepala Badan Pendapatan Daerah, Firman Pagarra, dan Sekretaris Dinas Pariwisata, Irma Awalia. Mereka membahas dampak dari kebijakan kenaikan pajak hiburan yang telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 Poin 2.

Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti keluhan pelaku usaha industri pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beliau juga merespons surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu.

Dalam upaya mencari solusi, Danny Pomanto mengungkapkan bahwa pihaknya akan menelaah surat dari Mendagri dan mempertimbangkan penurunan besaran pajak. Meskipun mengakui bahwa kenaikan pajak hingga 75% memberatkan pelaku usaha, Danny Pomanto menekankan perlunya penelitian untuk menentukan porsi pajak yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, menyambut baik respons positif Wali Kota dan meminta Pemkot Makassar merevisi regulasi yang mengatur penarikan pajak hiburan. Ia bersama PHRI, AUHM, dan GIPI mengusulkan agar pajak hiburan malam diturunkan ke angka 10%, mengingat dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha pada kenaikan sebesar 75%.

Dalam menghadapi situasi ini, pihak PHRI, AUHM, dan GIPI berharap agar revisi regulasi dapat membuat suasana kondusif bagi industri pariwisata di Makassar. Mereka menyoroti bahwa pajak sebesar 25% saja telah memberikan dampak negatif pada pelaku usaha, dan angka ideal pajak hiburan seharusnya berada pada 10%.

Penulis : Lutfi

 Komentar

Berita Terbaru
Olahraga24 Februari 2024 18:51
300 Lebih Atlet Akan di Berangkatkan ke PON XXI, KONI Sulsel: Kami Kekurangan Anggaran
Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel Mujiburrahman berharap agar kiranya pemerinta provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) agar kira...
Politik24 Februari 2024 18:36
Ditangan APPI Golkar Kembalikan Kejayaan Sebagai Pemenang Pemilu di Kota Makassar
Meskipun mengalami kekalahan dalam pemilihan umum di tingkat provinsi, Partai Golkar di kota Makassar mampu menunjukkan keberhasilannya keluar sebagai...
Olahraga24 Februari 2024 18:16
Pengurus PASI Sulsel Resmi Dilantik, Pahlevi: Langkah Awal Menuju Atlet Berprestasi
Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sulawesi Selatan periode 2023-2027 resmi dilantik dalam sebuah acara yang diadakan pada h...
News24 Februari 2024 15:55
Bupati Bulukumba Andi Utta Dorong Implementasi Aktif Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim
Konsorsium PAYO-PAYO OASE menyelenggarakan konsultasi publik untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Bulukumba....