Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan LBH Makassar Bersiap Terbitkan Perwali Layanan Keadilan Restoratif

Fadli
Fadli

Selasa, 06 Februari 2024 17:33

Pemerintah Kota Makassar bersama dengan LBH Makassar, Forum RJ Kota Makassar, dan didukung oleh The Asia Foundation (TAF), tengah mengupayakan penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif.
Pemerintah Kota Makassar bersama dengan LBH Makassar, Forum RJ Kota Makassar, dan didukung oleh The Asia Foundation (TAF), tengah mengupayakan penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif.

Trotoar.id, Makassar, – Pemerintah Kota Makassar bersama dengan LBH Makassar, Forum RJ Kota Makassar, dan didukung oleh The Asia Foundation (TAF), tengah mengupayakan penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif.

Rencana penerbitan Perwali ini telah mencapai tahap finalisasi di Bagian Hukum Kota Makassar dan diharapkan segera dapat disahkan.

Wakil Direktur Bidang Operasional Abdul Azis Dumpa menyatakan bahwa penerapan layanan pendukung Keadilan Restoratif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, terutama di Kota Makassar. Proses finalisasi Perwali ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar dalam memberikan layanan pendukung untuk optimalisasi penerapan Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik hukum.

Abdul Azis Dumpa juga menyampaikan bahwa selain proses finalisasi Perwali, timnya bersama dengan Perangkat Daerah penyedia layanan telah menyusun draft awal Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Kota Makassar. SK tersebut direncanakan akan diluncurkan segera setelah Perwali disahkan.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Ia menegaskan bahwa Perwali tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif merupakan komitmen Pemkot Makassar dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam konteks penyelesaian konflik hukum dengan pendekatan restorative justice.

Melalui Perwali ini, akan diatur syarat-syarat dan mekanisme mendapatkan layanan bantuan hukum, mediasi, diversi, dan rehabilitasi dalam konteks Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif sendiri merupakan pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pembalasan semata.

Penerbitan Perwali ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam implementasi layanan pendukung penerapan Keadilan Restoratif di Kota Makassar, sehingga kontribusi positifnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum.

Penulis : Anti

 Komentar

Berita Terbaru
News26 Februari 2024 18:58
Pimpin Upacara Perdana, Pj Bupati Luwu : Santai, Serius Dan Selesaikan
Bupati Luwu Muh Saleh, setelah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Luwu untuk pertama kalinya memimpin upacara bendera di lapangan upacara kantor B...
News26 Februari 2024 18:53
Wakil Ketua DPRD Sulsel Minta BPBD Sulsel Prioritaskan Penanganan Longsor di Luwu: 
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, menginstruksikan untuk segera melakukan penanganan terha...
News26 Februari 2024 16:41
Hadiri RAT Koperasi Berkat, Andi Makkasau Puji Kinerja Bupati Andi Utta
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk Tahun Buku 2023, di Ballroom Ammatoa Hotel Agri Bulukumba....
Politik26 Februari 2024 16:36
Nasdem Mendominasi Perolehan Suara, PKB, PDIP, PAN Gagal Raih Kursi di Dapil Sulsel 9
Persaingan politik di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) 9 yang terdiri dari tiga kabupaten Pinrang, Sidrap dan Enrekang  harus mener...