Trotoar.id, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bachtiar Baharuddin, berharap Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional dalam penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan.
Bahtiar menyarankan proyek percontohan dimulai di Kabupaten Wajo pada lahan yang dikelola oleh PTPN.
“Saya harap GTRA di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional. Menjadi model di Indonesia, bagaimana penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan. GTRA di 24 kabupaten kota juga harus didorong agar lebih aktif lagi,” kata Bachtiar dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulsel 2024 di Hotel Claro Makassar, Kamis, 16 Mei 2024.
Dalam rapat tersebut, Bahtiar meminta Kanwil BPN/ATR Sulsel mengambil langkah spesifik untuk membantu warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor, termasuk yang kehilangan dokumen dan aset pemerintah seperti sekolah.
“Kami di Sulsel baru saja mengalami bencana longsor dan banjir. Ada pergeseran tanah, ada yang hilang dokumennya, ada yang hanyut rumahnya. Tolong Pak Kanwil, apa yang bisa dilakukan spesifik untuk memberikan pertolongan, termasuk aset pemerintah, sekolah, dan lain-lain,” ujarnya.
Bahtiar juga menekankan pentingnya atensi khusus terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulsel, seperti Bendungan Jenelata, yang memerlukan percepatan tanpa hambatan dalam pembebasan lahan sesuai hukum yang berlaku.
“Bendungan Jenelata itu ada penlok (penetapan lokasi) ulang karena ada kawasan hutan. Tapi kalau menunggu penlok selesai, maka lama. Karena itu, dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi, saya harap lahan yang tidak bermasalah bisa diselesaikan, yang bermasalah ditunda, agar proses pembangunan tidak terganggu,” pesan Bahtiar.
Kepala Kanwil BPN/ATR Sulsel, Tri Wibisono, menyatakan bahwa pada tahun 2023, pihaknya telah melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi lahan sebesar 48 ribu lebih bidang, yang merupakan pencapaian terbesar di Indonesia.
“Tahun ini, targetnya adalah 45 ribu lebih bidang, termasuk redistribusi 13.800 bidang kawasan hutan,” jelasnya
“Prioritas redistribusi adalah kawasan hutan sebanyak 13.800 bidang yang diharapkan bisa sukses di Sulsel. Namun, implementasinya memang tidak mudah,” ujarnya.
Tri juga menyebutkan percepatan terkait aset pemukiman di atas air, khususnya di pulau-pulau kecil dan terluar di Sulsel, serta penyelesaian konflik aset BUMN atau BUMD yang dikuasai oknum-oknum tertentu.
“Sementara kami selesaikan terkait lahan PTPN di Wajo, semoga secepatnya selesai dan bisa menjadi percontohan nasional sebagaimana harapan Bapak Gubernur,” tambah Tri.
Dalam rapat koordinasi ini, Bahtiar menyerahkan penghargaan dari Kementerian ATR/BPN kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, Bone, Maros, Luwu Utara, dan Gowa, serta kepada Kakanwil BPN Sulsel, Kantor Pertanahan Bone, Luwu Utara, dan Maros.
Komentar