Trotoar.id, Luwu Utara – Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Seminar Awal dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Kebijakan Publik (SKP) pada Kamis, 17 Mei 2024, di Ruang Command Center Kantor Bupati Luwu Utara.
Bapperida Luwu Utara bekerjasama dengan Citra Publik Indonesia-Lingkaran Survei Indonesia (CPI-LSI) dalam pelaksanaan survei IKM dan SKP di Kabupaten Luwu Utara.
Kerjasama ini sudah berlangsung selama empat tahun. Seminar Awal dan FGD dibuka oleh Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.
Baca Juga :
Dalam sambutannya, Bupati Indah Putri Indriani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.
“Survei IKM dan SKP sudah menjadi rutinitas di Luwu Utara, dan hasilnya telah banyak membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Indah.
Indah berharap hasil survei IKM dan SKP tahun ini dapat digunakan oleh perangkat daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik.
“Bapperida sebagai leading-nya diharapkan memanfaatkan data ini untuk perencanaan pembangunan yang lebih optimal,” ujarnya.
Bupati dua periode ini menyoroti perbaikan pada layanan kesehatan dan pendidikan sebagai contoh konkret peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Indeks layanan kesehatan dan pendidikan menunjukkan tren perbaikan yang signifikan,” tambahnya.
Indikator makro Luwu Utara, seperti pertumbuhan ekonomi pascapandemi, juga mengalami peningkatan.
“Survei IKM dan SKP secara konsisten membantu kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi makro daerah,” lanjutnya.
Bupati Indah Putri Indriani meminta peserta seminar dan FGD untuk memberikan data yang akurat dan mendukung peningkatan layanan publik.
“Data yang benar sangat penting untuk perencanaan yang lebih baik dan peningkatan kepuasan masyarakat,” tegasnya.
Manajer CPI-LSI, Fitri Hari, menyebutkan bahwa survei IKM dan SKP telah menunjukkan progress perbaikan yang signifikan di Luwu Utara.
“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemda, Bupati, Wabup, dan perangkat daerah berada di atas 70%,” kata Fitri.
Kepala Bapperida, Drs. H. Aspar, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi syarat ilmiah dan akuntabilitas survei IKM dan SKP sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di Luwu Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pimpinan unit layanan publik, termasuk Kadis Pertanian Made Sudana, Kepala DPUTRPKP2 Muharwan, dan Kalaksa BPBD Muslim Muhtar, serta pimpinan unit layanan lainnya.
Komentar