Trotoar.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar mengalami peningkatan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2023, dengan kenaikan sebesar 6,8 persen poin basis, mencapai 73,15 persen.
“Alhamdulillah, kita naik 6 poin di SPI, tetapi itu masih berada di horizon antara merah dan kuning. Artinya masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mendapatkan hijau,” kata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, setelah menjadi narasumber pada acara
“Integritas untuk Negeri: Bersama SPI Kita Lawan Korupsi” yang digelar di Makassar, Kamis, (27/06/2024).
Acara yang merupakan kerja sama antara KPK, Kominfo, SPI, dan Forum Literasi Politik, Hukum, dan Keamanan Digital (FIRTUAL) ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan pencegahan korupsi.
Danny Pomanto, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, menyatakan bahwa perjalanan integritas Kota Makassar diharapkan bisa mengikuti jejak Ombudsman yang dahulu berada di kategori merah lalu masuk ke kategori hijau.
“Ini harus dibangun dengan disiplin, transparansi, dan monitoring yang real-time. Kita memiliki command center terbaru untuk memonitor seluruh aspek perkotaan, termasuk pengawasan internal,” tegas Danny.
Ia menambahkan bahwa media sangat mengetahui bagaimana integritas, penyusunan program, dan pengelolaan keuangan di bawah kepemimpinannya menjadi lebih teratur.
Hal ini terbukti dengan berkas pertama yang masuk ke BPK (Pengelolaan Anggaran) dan layak diperiksa berasal dari Makassar.
“Biasanya berkas masuk pada akhir Mei, tetapi kita sudah bisa memasukkannya pada Februari. Dan kita yang pertama mendapatkan opini WTP,” ungkapnya.
Sementara itu, Analis Pemberantasan Korupsi, Timotius Hendrik Harahap, mengapresiasi Pemkot Makassar dan berharap performanya terus meningkat dari kuning menuju hijau.
“Diharapkan performanya semakin baik. Apalagi sosok Pak Wali yang sudah terbukti dari rekam jejaknya,” ujarnya.
“Bahkan Pak Wali sudah menunjukkan adanya grup WA SPKD, sehingga aduan bisa langsung disposisi. Ini sangat baik dan saya berharap ini bisa diteruskan ke semua pemda,” tambahnya.
Timotius juga menggarisbawahi bahwa pencapaian ini bukan hanya peran pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat.
Sebagaimana diketahui, SPI ini dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi oleh KPK.
Komentar