Makassar, Trotoar.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, resmi membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Senin (7/10).
Dalam kegiatan ini, Jufri Rahman mengajak para pengusaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan terobosan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel.
Dalam sambutannya, Jufri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
Baca Juga :
Menurutnya, sinergi tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Ia juga menggarisbawahi peran strategis Apindo dalam mengembangkan peluang usaha berbasis keterampilan kewirausahaan, terutama di kalangan perguruan tinggi, yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
“Saya berharap Apindo bisa menjadi mitra strategis bagi Pemprov Sulsel dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Komitmen bersama antara Apindo dan pemerintah sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Sulsel,” ujar Jufri Rahman yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Lebih lanjut, Jufri mendorong para pengusaha untuk lebih proaktif dalam menggali potensi usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menciptakan terobosan yang mampu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal.
Sementara itu, Ketua Apindo Sulsel, Suhardi, menjelaskan bahwa rapat kerja ini merupakan agenda tahunan yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Rapat ini bertujuan untuk mengkoordinasikan program kerja antara pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari tahun sebelumnya.
Dengan pelaksanaan rapat kerja ini, diharapkan Apindo Sulsel dapat terus meningkatkan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi yang lebih erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. (*)
Komentar