MAKASSAR, Trotoar.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat Daya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sulawesi Selatan guna mendalami skema penganggaran proyek multiyears serta strategi penguatan fiskal daerah.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua II DPRD Papua Barat Daya, Fredrik Frans Adolof Marlissa, didampingi Koordinator Badan Anggaran (Banggar) Febry Jein Anjar serta Ketua Komisi III Ir. Max A. Hehanussa.
Dalam pertemuan itu, rombongan menyoroti secara khusus mekanisme pelaksanaan proyek multiyears yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk sistem pengawasan terhadap proyek bernilai besar.
Baca Juga :
“Salah satu yang kami dalami adalah sistem proyek multiyears yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk pola pengawasannya, mengingat nilainya bisa mencapai Rp3 triliun,” ujar Fredrik.
Ia menegaskan, studi tersebut penting sebagai referensi bagi Papua Barat Daya dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang yang tetap akuntabel dan sesuai regulasi.
Selain itu, DPRD Papua Barat Daya juga menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan potensi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal.
Upaya ini dinilai krusial untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Papua Barat Daya memiliki potensi besar yang perlu digali secara maksimal. Ini penting untuk memperkuat fiskal daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan,” tambahnya.
Ketua Komisi III, Max A. Hehanussa, turut menyoroti posisi strategis Kota Sorong sebagai pintu gerbang utama menuju wilayah Papua.
Menurutnya, peran tersebut harus dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.
“Kota Sorong adalah pintu masuk Papua. Ini peluang besar untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Febry Jein Anjar menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang efektif, khususnya dalam perencanaan proyek jangka panjang seperti multiyears.
Ia memastikan, DPRD akan mencermati secara detail setiap mekanisme pelaksanaan proyek agar tetap transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dengan total 45 anggota, DPRD Papua Barat Daya berkomitmen terus mengawal arah kebijakan pembangunan daerah agar lebih terukur, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Komentar