Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.
Penyerahan LHP ini dilakukan pada Kamis, 9 Januari 2025, di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, dan melibatkan delapan pemerintah daerah, termasuk Kota Makassar.
Danny Pomanto menyatakan apresiasi atas hasil pemeriksaan BPK dan menekankan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi panduan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kota Makassar.
“Kami selalu menjadikan rekomendasi BPK ini sebagai dasar untuk kemajuan Kota Makassar. Apa yang menjadi catatan akan kami tindak lanjuti sesuai peraturan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Danny menjelaskan bahwa implementasi rekomendasi BPK telah memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai aturan.
“Rekomendasi yang kami jalankan sebelumnya berhasil mendongkrak PAD dan memperbaiki pelaksanaan program-program pemerintah,” tambahnya.
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan LHP ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk segera memperbaiki apa yang menjadi hasil pemeriksaan,” jelas Amin.
Ia juga berharap agar setiap kepala daerah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memastikan pelaksanaan program sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“BPK ingin mendorong agar pelaksanaan program di setiap satuan kerja taat pada peraturan, ekonomis, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Langkah Strategis Pemkot Makassar
Dengan LHP ini, Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto terus menunjukkan keseriusan dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Implementasi rekomendasi BPK menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem tata kelola dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar.
Komentar