MAKASSAR, TROTOAR.ID – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, melantik 91 pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Pelantikan ini berlangsung di Makassar Government Centre (MGC), Selasa (11/2), yang baru saja diresmikan sebagai pusat layanan pemerintahan modern.
Danny Pomanto menegaskan bahwa pelantikan ini memiliki makna spesial karena untuk pertama kalinya digelar di MGC.
Gedung ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dan mendukung kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pengefisiensian anggaran.
“Hari ini, kita melaksanakan pelantikan pertama di MGC yang baru saja diresmikan. Gedung ini hadir sebagai wujud efisiensi anggaran, sehingga seluruh aktivitas Pemkot dapat terpusat di sini,” ujar Danny.
Dalam sambutannya, Danny menekankan bahwa pejabat fungsional memiliki peran vital dalam mempercepat reformasi birokrasi di Makassar.
Mereka bertugas sebagai motor penggerak birokrasi yang unggul, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Saya meminta seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik untuk bekerja dengan profesionalisme tinggi. Kepala OPD harus mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik,” tegasnya.
Danny juga menambahkan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis dalam memacu pertumbuhan birokrasi yang adaptif dan inovatif, guna menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih unggul di berbagai sektor.
“Saya berharap, di sisa masa jabatan ini, kita dapat membentuk birokrasi yang semakin solid dan profesional. Semua harus bekerja maksimal demi kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Akhmad Namsun, menjelaskan bahwa 91 pejabat yang dilantik merupakan hasil uji kompetensi serta penyesuaian nomenklatur di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Pelantikan ini mencakup pejabat fungsional yang telah melalui uji kompetensi, serta mereka yang jabatannya disesuaikan berdasarkan perubahan nomenklatur di berbagai OPD,” jelas Akhmad.
Adapun OPD yang mengalami perubahan nomenklatur dan berdampak pada pelantikan pejabat fungsional meliputi:
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bappeda, Balitbangda, Beberapa OPD lainnya
“Sejumlah bidang di OPD kini dialihkan ke jabatan fungsional sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan pejabat fungsional yang baru dapat menjalankan tugasnya secara optimal, memperkuat birokrasi yang lebih responsif, serta berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Makassar.
Komentar